Protes Maduro, Pemimpin Oposisi Venezuela Deklarasikan Diri Sebagai Presiden Sementara

Bisnis.com, JAKARTA - Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido mendeklarasikan diri sebagai Presiden Sementara pada Rabu (23/1/2019) di hadapan aksi puluhan ribu warga Venezuela yang memprotes pemerintah.

"Saya bersumpah secara resmi mengambil alih kekuasaan eksekutif Venezuela sebagai Presiden Sementara," kata politikus berusia 35 tahun itu sambil mengangkat tangan kanannya sebagaimana dilansir BBC, Kamis (24/1/2019).

Pernyataan itu datang beriringan dengan aksi puluhan ribu massa di berbagai wilayah Venezuela yang menuntut Presiden Nicolas Maduro mengundurkan diri. Penolakan tersebut juga diwarnai aksi tandingan kelompok yang mendukung pemerintah.

Guaido, ketua Kongres Venezuela yang dikuasai oposisi, menyatakan kesediaannya untuk menjadi presiden sementara dan meminta dukungan militer. Ia bersumpah akan menyelenggarakan pemilihan umum yang adil dan bebas.

Deklarasi Guaido sebagai presiden sementara langsung menuai dukungan dari pemerintahan Amerika Serikat. Dalam pernyataan tertulisnya, Presiden Donald Trump mengungkapkan pengakuannya terhadap kepemimpinan Guaido.

"Saya secara resmi mengakui Ketua Majelis Umum Venezuela sebagai Presiden Sementara. Dalam perannya sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat secara sah, Majelis Umum memiliki hak menyatakan pemerintahan Nicolas Maduro tidak legal," tulis Donald Trump dalam pernyataan resmi Gedung Putih.

"Masyarakat Venezuela telah secara vokal menyatakan ketidaksetujuan terhadap Maduro dan rezimnya serta menuntut kebebasan dan keteraturan hukum," sambung Trump.

Presiden Donald Trump juga menyerukan negara lain di dunia untuk mengikuti pengakuan AS. Sejauh ini, lima negara Amerika Selatan telah menyatakan dukungan terhadap Guaido.

Protes terhadap kepemimpinan Maduro semakin menguat usai ia kembali dilantik pada 10 Januari lalu. Maduro yang telah menjabat presiden sejak 2013 menggantikan Hugo Chavez, dikritik di dalam dan luar negeri atas dugaan pelanggaran HAM serta ketidakcakapannya dalam menangani krisis ekonomi Venezuela. Pemerintahannya juga dianggap tidak sah oleh Kongres menyusul dugaan kecurangan selama proses pemilihan yang berlangsung Mei lalu.

Terdapat berbagai laporan yang menyebutkan telah terjadi kekurangan pangan dan akses terhadap kebutuhan di seluruh Venezuela. Selain itu, tiga juta warga Venezuela dikabarkan telah meninggalkan negara itu akibat desakan ekonomi.