Bisnis.com,JAKARTA- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia menilai isu kemaritiman harus menjadi tema yang dibahas dalam debat calon presiden dan wakil presiden.
Sekretaris Jenderal Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Iing Rohimin mengatakan bahwa pihaknya menilai penting agar isu kemaritiman menjadi tema tersendiri dalam debat calon presiden.
Hal ini mengingat bahwa posisi laut dan berbagai sumber daya yang terkandungnya secara ekonomi, sosial, budaya dan politik serta pertahanan dan keamanan adalah masa depan bangsa.
“Selama 73 tahun Indonesia berdiri, kita bersepakat bahwa kita adalah bangsa kepulauan dengan dikelilingi lautan sebagai penghubung. Debat Capres sebagai ajang penyampaian gagasan, visi, misi dan program kerja capres kedepannya jika terpilih nanti, merupakan ajang penilaian publik bagaimana pola pikir kandidat pemimpin negara tersebut,” ujarnya, Jumat (11/1/2019).
Dia melanjutkan, dalam debat masyarakat dapat menilai kemana kelak orientasi pembangunan pada masa pemerintahnya.
Karena itu, kata dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU)sebagai penyelenggara Pemilu 2019 harus memasukkan isu kemaritiman dalam tema debat.
Dalam empat tahun terakhir, tuturnya, Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengusung visi utama Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Baca Juga
Alangkah baiknya,, lanjutnya, jika debat capres ini menjadi sarana pasangan petahana memaparkan capaian kinerja masa pemerintahannya serta mengenalkan program lanjutannya dalam bidang kemaritiman.
“Kemudian, dari pasangan Prabowo Subianto dapat menjadikan debat capres ini sebagai evaluasi kinerja petahana sekaligus mengenalkan visi, misi dan program kemaritiman yang harusnya dapat lebih baik.Sehingga perdebatan besar gagasan kemaritiman Indonesia dapat membuahkan arah gerak besar negara kelautan dan kepulauan Republik Indonesia yang lebih baik,” jelasnya.
Isu kemaritiman termasuk didalamnya antara lain, perikanan, kelautan, kepulauan, perhubungan laut, bahkan termasuk geopolitik regional dan internasional. Di sisi lain, katanya, Indonesia adalah pemilik dari negara dengan garis pantai terpanjang, jumlah pulau terbanyak serta laut yang luas dibandingkan daratan.
“Karena itu, pola pembangunan sudah sepatutnya yang berorietasi kepada kemaritiman sebagai pijakan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Jangan sampai beda pemimpin beda pijakan pembangunanya, karna hal ini dapat memperlambat Indonesia untuk maju. Adapun cara pencapainnya boleh berbeda, sesuai dengan gaya kepemimpinan masing-masing. Masih ada waktu bagi KPU untuk memasukkan tema ini,” pungkasnya.
