Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

YLBHI Temukan 367 Pelanggaran HAM pada Konflik Agraria Sepanjang 2018

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat selama 2018 terdapat 300 kasus konflik agraria yang ditangani organisasi tersebut.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com 08 Januari 2019  |  18:29 WIB
Ketua Umum YLBHI Asfinawati (dua dari kanan) saat memaparkan laporan Pelanggaran Hukum dan HAM di Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Iim Fathimah Timorria
Ketua Umum YLBHI Asfinawati (dua dari kanan) saat memaparkan laporan Pelanggaran Hukum dan HAM di Jakarta, Selasa (8/1/2019). - Bisnis/Iim Fathimah Timorria

Bisnis.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat selama 2018 terdapat 300 kasus konflik agraria yang ditangani organisasi tersebut.

Adapun jumlah luasan konflik yang ditangani mencapai 488.404,77 hektare dan YLBHI menemukan 367 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan para pelaku yang terlibat dalam sektor ini.

"Sumatra Selatan menjadi provinsi dengan lahan konflik agraria terluas yang kami tangani, sekitar 90.382 hektare," kata Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan YLBHI Siti Rakhma Mary Herwati saat paparan Laporan Pelanggaran Hukum dan HAM 2018 di Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Siti memaparkan konflik agraria yang terjadi berasal dari aksi perampasan lahan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang diambil alih oleh perusahaan swasta hingga badan usaha milik negara.

"Pengambilan lahan dilakukan atas dasar sertifikat hak guna usaha [HGU] maupun izin yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tak kunjung dikembalikan [ke masyarakat], karena reforma agraria yang digagas pemerintah bukanlah reforma agraria dalam konteks penyelesaian konflik," papar Siti.

Kondisi tersebut, sambung Siti, mengakibatkan konflik tak kunjung selesai dan hak masyarakat atas tanah mereka tak kunjung dipenuhi.

Adapun dari 367 pelanggaran HAM yang ditemukan YLBHI, Siti mengungkapkan korporasi menjadi aktor pelaku pelanggaran dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu 84 kasus. Pemerintah daerah menempati posisi kedua dengan 73 kasus, dan Perhutani sebanyak 54 kasus.

YLBHI juga mengkritisi reforma agraria yang kerap diusung pemerintah. Selama ini, kasus-kasus yang ditangani lembaga hukum tidak tersentuh.

Salah satu penyebabnya adalah objek reforma agraria yang hanya menyasar tanah-tanah berstatus bersih (clean) dan jelas (clear), bukan tanah bersertifikat HGU, tanah HGU terlantar yang belum dilepas pemiliknya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ylbhi konflik agraria
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

BisnisRegional

To top