Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah China menegaskan tak akan mengalah terhadap tekanan dari AS dan negara-negara lainnya serta akan tetap menjalankan kebijakan ekonomi yang sudah disusun.
Presiden China Xi Jinping menyatakan pemerintahannya bakal setia terhadap kebijakan yang telah direncanakan meski mendapat tekanan dari AS dan pihak-pihak lain yang ingin Negeri Panda membuka akses sistem ekonominya untuk perusahaan internasional serta mengurangi dukungan terhadap perusahaan milik negara.
"Tidak ada yang berhak mendikte rakyat China mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan," tegas Xi, seperti dilansir Bloomberg, Selasa (18/12/2018).
Hal itu disampaikannya dalam pidato memperingati ulang tahun ke-40 terbukanya China ke dunia.
Pernyataan itu serupa dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mao Zedong, yang menolak saran pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev, beberapa dekade lalu.
Dalam pidatonya, Xi menyampaikan banyak hal, mulai dari kebijakan ekonomi dan lingkungan hingga hubungan China dengan Taiwan serta Laut China Selatan. Dia menyatakan negara Asia Timur itu sudah memasuki era baru di bawah kepemimpinannya dan siap untuk mengambil peran yang lebih besar di dunia internasional.
Xi juga menekankan pentingnya Partai Komunis untuk mempertahankan kepemimpinan di China dan mengontrol semua aspek perkembangan negara. Reformasi, lanjutnya, mesti didasarkan pada tujuan utama memperbaiki dan mengembangkan sistem sosialis dengan karakter China.
"Kami akan mereformasi apa yang bisa dan mesti diubah, tapi tidak akan mereformasi apa yang tidak bisa diubah," tambah Xi.
Namun, dia tidak mengangkat adanya kebijakan baru dalam mendorong perkembangan ekonomi China di tengah perang dagang dengan Negeri Paman Sam. Rencana kerja yang lebih detail kemungkinan baru akan dipaparkan dalam pertemuan para pemimpin tertinggi China pada Rabu (19/12).
Xi Jinping Tegaskan Tak Ada yang Berhak Mendikte China
Pemerintah China menegaskan tak akan mengalah terhadap tekanan dari AS dan negara-negara lainnya serta akan tetap menjalankan kebijakan ekonomi yang sudah disusun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Konten Premium
Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.
Artikel Terkait
Berita Lainnya
Berita Terbaru
45 menit yang lalu
Dugaan Korupsi Dana CSR, KPK Geledah Ruangan di Kantor OJK!
2 jam yang lalu
Rumus Menghitung Median dan Contoh Soalnya
3 jam yang lalu