Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo-Sandi sudah dua kali mendatangi Komisi Pemilihan Umum hanya untuk mengawal daftar pemilih tetap atau DPT yang benar.
Pertengahan Oktober lalu mereka meminta keterangan dari penyelenggara pemilu karena ada 31 juta pemilih yang belum terekam versi Kementerian Dalam Negeri dan bulan ini menjelang rapat pleno DPT hasil perbaikan jilid dua.
Pada pertemuan kedua, Badan Pemenangan Nasional (BPN) juga tidak hanya mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU), tapi juga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pemantau penyelenggara pesta demokrasi.
Wakil Ketua BPN Hinca Pandjaitan mengatakan bahwa tim sukses hanya ingin semua warga Indonesia yang memiliki hak pilih terdata dan dapat memberikan suaranya di pemilihan umum serentak 2019.
Menjelang rapat pleno pada 15 Desember nanti, BPN bahkan meminta ada duduk bersama penyelenggara, pengawas, dan peserta pemilu untuk memastikan tidak ada warga yang belum masuk DPT karena data mereka tercecer.
“Kami juga akan meminta para Ketua DPD [Dewan Pimpinan Pusat] kami, masing-masing partai politik koalisi ini untuk pleno di tingkat provinsi sebelum naik ke pusat. Itu akan terjadi tanggal 12,” kata Hinca setelah bertemu pimpinan Bawaslu, Senin (10/12/2018) malam.
Baca Juga
Wakil Ketua BPN Ahmad Muzani menjelaskan bahwa bahwa partai pengusung peserta pemilihan presiden nomor urut 02 ini ingin mengecek nama warga yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu 2019 tidak ganda. Pasalnya, DPT ganda bisa menentukan hasil Pemilu 2019.
“Kedua untuk memastikan nama tersebut atau nama yang memiliki kepastian memilih tidak terdaftar dua kali, baik di alamat yang sama ataupun berbeda,” ujarnya.
Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso menuturkan bahwa tim juga menanyakan tentang 31 juta data kependudukan belum masuk DPT seperti yang disodorkan Kementerian Dalam Negeri.
“Karena kami masih berasumsi masih ada pertanyaan besar jangan-jangan apakah ini pintu masuk penggelembungan suara. Tadi dari jawaban KPU kita sedikit merasa nyaman karena KPU mencoba ikut menelusuri ini semua,” ucapnya.
