Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Datangi KPU, Tim Prabowo-Sandi Pastikan DPT Tak Bermasalah

Badan Pemenangan Nasional Koalisi Indonesia Adil Makmur kembali mendatangi Komisi Pemilihan Umum menanyakan kelanjutan daftar pemilih tetap yang sampai sekarang masih belum selesai. Ini adalah kedua kalinya mereka menanyakan hal serupa yang sebelumnya dilakukan Oktober lalu.
Badan Pemenangan Nasional Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo-Sandi saat mendatangi pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanyakan kelanjutan daftar pemilih tetap di Gedung KPU, Jakarta, Senin (10/12/2018)./Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso
Badan Pemenangan Nasional Koalisi Indonesia Adil Makmur Prabowo-Sandi saat mendatangi pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanyakan kelanjutan daftar pemilih tetap di Gedung KPU, Jakarta, Senin (10/12/2018)./Bisnis-Jaffry Prabu Prakoso

Bisnis.com, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional Koalisi Indonesia Adil Makmur kembali mendatangi Komisi Pemilihan Umum menanyakan kelanjutan daftar pemilih tetap yang sampai sekarang masih belum selesai. Ini adalah kedua kalinya mereka menanyakan hal serupa yang sebelumnya dilakukan Oktober lalu.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Ahmad Muzani mengatakan bahwa pada pertemuan tersebut Prabowo-Sandi ingin memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memasukkan seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih ke dalam daftar pemilih tetap (DPT). Menurutnya hal itu penting agar publik bisa memberikan suaranya di Pilpres 2019.

“Makanya kami datang ke KPU untuk memastikan tidak boleh ada satu warga negara pun yang tercecer tidak menggunakan hak pilihnya,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Selain itu, Muzani menjelaskan bahwa partai pengusung peserta pemilihan presiden nomor urut 02 ini ingin mengecek nama warga yang sudah memiliki hak pilih di Pemilu 2019 tidak ganda. Pasalnya, DPT ganda bisa menentukan hasil Pemilu 2019.

“Kedua untuk memastikan nama tersebut atau nama yang memiliki kepastian memilih tidak terdaftar dua kali, baik di alamat yang sama ataupun berbeda,” ujarnya.

Wakil Ketua BPN Priyo Budi Santoso menuturkan bahwa tim juga menanyakan tentang 31 juta data kependudukan belum masuk DPT seperti yang disodorkan Kementerian Dalam Negeri.

“Karena kami masih berasumsi masih ada pertanyaan besar jangan-jangan apakah ini pintu masuk penggelembungan suara. Tadi dari jawaban KPU kita sedikit merasa nyaman karena KPU mencoba ikut menelusuri ini semua,” ucapnya.

Wakil Ketua BPN Hinca Pandjaitan mengatakan bahwa di detik-detik akhir sebelum KPU mengetok DPT hasil perbaikan jilid dua yang sempat diperpanjang ini, tim sukses ingin negara telah menjamin seluruh hak politik masyarakat di pemilu serentak.

“Teman-teman atau tim kami ini sudah sangat siap untuk mengecek satu per satu. Karena itu yang terpenting adalah semua partai politik peserta pemilu dan KPU-nya duduk sama-sama dan ikhlas. Inilah data-data yang memang kita pakai bersama,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper