Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi prihatin sekitar sembilan juta orang percaya dengan isu fitnah yang beredar di masyarakat termasuk melalui media sosial.
"Harus saya sampaikan, ada sembilan juta masyarakat percaya karena saya dapat survei masyarakat percaya dengan fitnah seperti ini," kata Presiden Jokowi saat membuka Jambore Kebangsaan Bela Negara Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Tahun 2018 di Bumi Perkemahan Ragunan Jakarta, Jumat (7/12/2018).
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi menunjukkan gambar tokoh PKI DN Aidit sedang berpidato pada tahun 1955.
"Coba lihat di medsos. Banyak sekali gambar DN Aidit sedang pidato pada tahun 1955, kok di dekatnya ada saya," kata Jokowi.
Menurut dia, penyebaran isu-isu seperti itu merupakan cara yang tak beretika dan tak beradab.
"Saya lahir saja belum, hal yang tidak masuk akal sehingga harus dijelaskan," katanya.
Baca Juga
Jokowi menyebut PKI bubar tahun 1965, sementara dirinya lahir pada tahun 1961.
"Masa ada PKI balita, cara berpolitik seperti itu harus dihentikan," kata Jokowi.
Ia menyebutkan selama sekitar empat tahun dirinya mendiamkan isu itu, namun saat ini dia harus menjawab atau menjelaskann isu tidak benar itu.
Jokowi juga menyinggung isu dirinya sebagai antek asing. Ia menyebut ladang minyak mentah yang diberi nama Blok Mahakam yang dulu dikuasasi Jepang dan Prancis, saat ini sudah 100 persen dikuasai Pertamina.
"Juga Freeport yang saya minta bulan ini harus dapat mayoritas 51 persen," katanya.
Jokowi juga menyebut lebih dari 40 tahun, Indonesia hanya mendapat bagian sembilan persen dan Indonesia hanya diam saja, tidak ada yang demo.
"Ketika 51 persen malah bilang antek asing, asing, saya tak akan diam kalau ada isu-isu seperti, akan saya jawab," katanya.
Hadir dalam acara itu Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Ketua Badan Bela Negara FKPPI yang juga Ketua DPR Bambang Soesatyo.
Juga hadir sejumlah menteri Kabinet Kerja antara lain Menko Polhukam Wiranto, Mensos Agus Gumiwang K, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Seskab Pramono Anung
