Bisnis.com, BANYUWANGI - Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dikenal dengan terobosan yang dilahirkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Di bidang pendidikan, berbagai program diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Pendidikan dinilai sebagai salah satu isu strategis yang perlu ditangani secara lebih serius di tengah keterbatasan dana anggaran daerah. Salah satunya terkait isu pemberantasan buta huruf (PBH). Uniknya, PBH di Banyuwangi dijalankan tanpa menggunakan dana dari APBD.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas pun memaparkan formulasi untuk mengatasi buta huruf tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
"Salah satu program pendidikan yang kami selenggarakan bernama Garda Ampuh dan Siswa Asuh Sebaya [SAS]," ujarnya saat menerima kunjungan dari Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta di Kantor Bupati Banyuwangi, Jumat (2/10/2018).
Menurutnya, program-program tersebut telah mengentaskan buta huruf sekitar 2.600 anak di Banyuwangi.
Pada program SAS, setiap sekolah diwajibkan menanggung lima anak putus sekolah. Caranya adalah dengan menyisihkan uang dari anak-anak keluarga mampu.
"Saat ini dana yang terkumpul sekitar Rp17 miliar. Dana tersebut dapat diambil oleh kepala sekolah dan pemerintah kabupaten hanya menerima laporannya saja," ujar Azwar Anas.
Selain itu, program Banyuwangi Mengajar juga menjadi program lain yang dinilai efektif mengurai permasalahan pendidikan di pelosok desa.
"Jadi anak kurang mampu kita kuliahkan, kemudian yang IP-nya [indeks prestasi] di atas 3,5 akan kami kirim ke desa-desa untuk mengajar. Ada insentif sebesar Rp2 juta untuk mereka," ujarnya.
Anas juga menambahkan, ada program bantuan uang saku kepada siswa kurang mampu sebesar Rp25.000 per hari dengan syarat keluarga siswa penerima bantuan tidak ada yang merokok dan menggunakan ponsel pintar.
