Dilaporkan ke Bawaslu, Jokowi Beri Penjelasan

Presiden Joko Widodo menyatakan agenda peresmian pembebasan tarif jalan tol di Suramadu bukan merupakan agenda politik.
Amanda Kusumawardhani | 31 Oktober 2018 12:36 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan kepada awak media seusai menghadiri Pameran Konstruksi Indonesia dan Indonesia Infrastructure Week 2018 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (31/10). - Bisnis/Amanda Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menyatakan agenda peresmian pembebasan tarif jalan tol di Suramadu bukan merupakan agenda politik.

Presiden Jokowi diketahui melakukan sejumlah kunjungan ke Jawa Timur (Jatim), salah satunya Madura untuk meresmikan penggratisan tarif jalan tol di Suramadu, Sabtu (27/10/2018).

"Saat kami mendeklarasikan itu menjadi jembatan biasa, kanan kiri kami ada kiai, tokoh masyarakat, yang mengacungkan jari [angka satu]. Sudah saya ingatkan saat itu. Tidak usah, tidak usah. Beda kalau saya suruh tunjuk jari. Justru saya ingatkan. Jangan, enggak usah, enggak usah," katanya di Jakarta, Selasa (31/10/2018).

Seperti diketahui, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin mendapatkan nomor urut 01 dalam Pilpres 2019.

Sebelumnya, Rubby Cahyady, seorang warga yang tergabung dalam Forum Advokat Rantau, melaporkan Jokowi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dia menduga Jokowi melakukan kampanye saat bertugas sebagai Presiden, menyusul adanya foto masyarakat bersama Jokowi dengan pose satu jari di Madura.

Selain menjawab soal pose masyarakat yang saat itu merujuk ke satu jari, Jokowi juga memberikan penjelasan mengenai alasannya menggratiskan Jembatan Suramadu di Madura. Presiden mengemukakan proses pembebasan tarif tidak berlangsung secara instan karena upaya penggratisan sudah dimulai sejak 2015 untuk sepeda motor.

Pada 2016, pemerintah kembali melakukan pemotongan tarif hingga 50% di Jembatan Suramadu.

"Kami bicarakan, kami hitung, kami berikan 50% pada 2016. Pada 2017-2018, ada lagi pemintaan itu karena memang pergerakan ekonomi yang ada di Madura belum kelihatan," terangnya.

Jokowi menambahkan keberadaan infrastruktur seharusnya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya untuk pengurangan angka kemiskinan. Namun, faktanya, angka kemiskinan di Madura masih berkisar 16%-24% atau jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik yang sekitar 4%-6,7%.

"Rasa keadilan yang menjadi catatan kita. Ingat, ini bukan investasi swasta, bukan investasi BUMN. Ini dari APBN," tuturnya.

Tag : jokowi, bawaslu
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top