JK Undang Ormas Islam, Sampaikan Pernyataan Bersama Terkait Pembakaran Bendera Tauhid

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang sejumlah pimpinan organisasi masyarakat Islam untuk meredam efek negatif dari peristiwa pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut, Jawa Barat.
Lingga Sukatma Wiangga | 27 Oktober 2018 06:41 WIB
Wapres Jusuf Kalla (ketiga kiri) bersama Menteri Sekretariat Negara Pratikno (kedua kiri), dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto (kiri) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kanan), mantan Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin (kedua kanan), Ketua Umum PBNU Said Agil Siradj (ketiga kanan), di Jakarta, Jumat (26/10). - ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang sejumlah pimpinan organisasi masyarakat Islam untuk meredam efek negatif dari peristiwa pembakaran bendera berkalimat tauhid di Garut, Jawa Barat.

Pertemuan yang berlangsung pada Jumat (26/10/2018) pada pukul 19.00 WIB-22.30 WIB itu dihelat di rumah dinas Wakil Presiden RI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Dengan pertemuan tersebut, Jusuf Kalla (JK) berharap agar kasus tersebut tidak menjadi 'bola liar'. Terlebih, keamanan dan situasi dalam negeri yang kondusif perlu dijaga pada tahun politik.

"Tentu itu tujuannya [untuk meredam], supaya ada ketertiban di masyarakat. Tapi sekali lagi kita menyesalkan [kejadian tersebut], kita [ingin] menjaga kedamaian, kita kembalikan kepada hukum dan juga ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Itu pokok dari pertemuan ini," paparnya, Jumat (26/10) malam.
 
JK mengakui adanya kasus tersebut memunculkan banyak pertanyaan dari masyarakat terkait sikap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi masyarakat (ormas) Islam besar mengeluarkan pernyataan yang merupakan sikap bersama.
 
"Karena ada kecenderungan, ada banyak pertanyaan dari masyarakat apa sikap kita bersama, inilah sikap kita," ujarnya.

Berikut pernyataan bersama yang disampaikan usai pertemuan tersebut:
 
Pernyataan Bersama 
 
Mengamati secara seksama peristiwa pembakaran bendera di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar), bersama ini kami, para Pimpinan Ormas Islam, menyampaikan pernyataan sebagai berikut:
 
1. Para pemimpin ormas Islam mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah bangsa selalu diselesaikan dengan musyawarah dan saling pengertian, serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan kearifan dan nilai luhur bangsa;
 
2. Para pimpinan ormas Islam yang hadir menyesalkan terjadinya pembakaran bendera di Kec. Limbangan, Kab.Garut dan sepakat untuk menjaga suasana kedamaian serta berupaya meredam situasi agar tidak terus berkembang ke arah yang tidak diinginkan;
 
3. Dalam upaya menyelesaikan dan mengakhiri masalah ini, oknum yang membakar dan membawa bendera telah menyampaikam permohonan maaf. Pimpinan GP Anshor dan Nahdlatul Ulama (NU) menyesalkan peristiwa tersebut dan telah memberikan sanksi atas perbuatan yang melampaui prosedur yang telah ditetapkan dan berharap tidak terulang kembali;
 
4. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bergandengan tangan, menolak segala bentuk upaya adu domba, dan pecah belah. Mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri agar tidak lagi memperbesar masalah. Khususnya kepada segenap umat Islam, marilah kita bersama-sama mengedepankan dakwah Islam yang bil hikmah wal mauidzatil hasanah;
 
5. Apabila terdapat pelanggaran hukum di dalam peristiwa ini, diserahkan kepada Polri untuk menyelesaikan berdasarkan hukum yang berlaku.
 
Demikian pernyataan pimpinan ormas Islam ini disampaikan disertai doa dan harapan semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Adapun pimpinan ormas Islam yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Ketua PB NU Said Aqil, Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar, Ketua Syarikat Islam Hamdan Zoelva, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abas, Sekjen PB NU Helmy Faishal, Wakil Ketua MUI Zainud Tauhid, Cendekiawan Muslim Azzyumardi Azra, Din Syamsudin serta Dewan Penasihat Pimpinan Pusat Persatuan Islam Indonesia (Persis) Maman Abdurahman.
 
Dalam pertemuan itu hadir pula Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
 

Tag : hti, Wapres JK
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top