Bisnis.com, JAKARTA - Memasuki tahun politik pemerintah merencanakan untuk memberikan dana kelurahan kepada 8.485 keluarahan yang ada di Indonesia.
Kendati demikian, pemerintah membantah jika rencana pemgalokasian dana tersebut bernuansa politis.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa rencana pemberian dana kelurahan sudah muncul sejak dua tahun lalu.
Sehingga sebenarnya rencana tersebut tak ada sangkut pautnya dengan gelaran pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019.
"Itu sudah dua tahun, kalau dikaitkan dengan politik ya semua kebijakan pemerintah sekarang atau awal tahun depan semua patut diisukan kok berdekatan dengan pilpres," kata Tjahjo di Gedung BPK, Senin (22/10/2018).
Tjahjo juga menampik, jika rencana kebijakan tersebut menabrak ketentuan yang ada.
Baca Juga
Apalagi, sifat dana kelurahan tersebut berbeda dengan dana desa yang pengalokasiannya langsung dari pemerintah pusat.
"Dana kelurahan sifatnya stimulan, besarannya lebih kecil dari dana desa, apakah 100 juta atau juta tpi ada perhatian tambahan," jelasnya.
