Bisnis.com, JAKARTA – China membela langkah-langkah antiekstremisme yang dilancarkannya di wilayah Xinjiang demi mencegah potensi terjadinya aksi militan.
Shohrat Zakir, seorang pejabat senior Partai Komunis China, menyatakan upaya untuk memastikan aktivitas militan tereliminasi sebelum terjadi, adalah melalui pelatihan vokasional.
Laporan penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap etnis Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang, rumah bagi populasi Muslim yang besar, telah mendorong Amerika Serikat (AS) untuk mempertimbangkan sanksi terhadap pejabat-pejabat maupun perusahaan terkait dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.
Setelah awalnya melontarkan bantahan, para pejabat China dalam beberapa pekan terakhir mengatakan mereka tidak melaksanakan penahanan sewenang-wenang dan pendidikan ulang politik di seluruh jaringan kamp rahasia.
Alih-alih, sejumlah warga yang dinilai bersalah atas pelanggaran kecil dikirimkan ke pusat-pusat pelatihan vokasional untuk menyediakan kesempatan kerja.
“Langkah-langkah tersebut telah membantu mencegah serangan militan brutal di Xinjiang selama 21 bulan terakhir,” kata Zakir dalam sebuah wawancara yang diterbitkan oleh kantor berita Xinhua, seperti dikutip Reuters, Selasa (16/10/2018).
Baca Juga
“Peserta pelatihan menandatangani perjanjian pendidikan untuk menerima pelatihan terkonsentrasi dan menjalani studi.”
Mereka, lanjutnya, menerima pelajaran dan kuliah berbahasa China tentang konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Tidak disebutkan berapa banyak orang yang menerima pelatihan tersebut.
Pelatihan yang dimaksud di antaranya mempelajari pengolahan makanan, perakitan produk elektronik, tata rambut, pembuatan pakaian, dan e-commerce.
“Melalui pelatihan vokasional, sebagian besar peserta pelatihan telah mampu merefleksikan kesalahan mereka serta melihat dengan jelas esensi dan bahaya terorisme dan ekstremisme agama,” jelas Zakir.
“Mereka juga bisa lebih baik dalam membedakan yang benar dan yang salah serta menahan infiltrasi pemikiran ekstremis," katanya.
China telah menghadapi kecaman dari sejumlah aktivis, cendekiawan, pemerintah asing, dan pakar hak asasi manusia AS atas apa yang mereka katakan sebagai penahanan massal dan pengawasan ketat terhadap sebagian besar minoritas Muslim Uighur dan kelompok Muslim lainnya di Xinjiang.
Kelompok hak asasi manusia dan mantan tahanan mengungkapkan buruknya kondisi di dalam kamp. Tahanan disebut mengalami kekerasan secara psikologis dan fisik serta tidak menerima pelatihan vokasional.
Sebagai tanggapan, China telah menyusun serangan balik terukur terhadap kritik kebijakan-kebijakannya di Xinjiang, dengan mendekati media asing serta menjalankan opini di luar negeri sebagai upaya untuk memintal pesan yang lebih positif.
China mengatakan Xinjiang menghadapi ancaman dari militan dan separatis Islam, juga menyangkal semua tuduhan penganiayaan di suatu daerah di mana ratusan orang telah tewas dalam kerusuhan antara warga Uighur dan anggota etnis Han.
Wawancara dengan Zakir dilakukan sepekan setelah Xinjiang dimasukkan ke dalam klausul baru peraturan anti-ekstremisme, yang menentukan penggunaan pusat pelatihan vokasional untuk mendidik dan mentransformasi orang-orang yang dipengaruhi oleh ekstremisme.
James Leibold, seorang pakar Xinjiang di La Trobe University di Melbourne, mengatakan China semakin berupaya untuk menangkis kritik internasional dengan mencoba secara retrospektif membenarkan kamp-kamp tahanan massal.
