Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah membatasi bantuan internasional untuk penanganan pascabencana gempa bumi dan tsunami di Palu, Donggala, dan sekitarnya hanya pada enam jenis bantuan.
Keenam perangkat itu adalah alat angkut udara untuk landas pacu 2.000 meter, tenda pengungsi, genset, instalasi pengolahan air, rumah sakit lapangan, dan tenaga medis.
"Bantuan internasional harus selektif. Tak bisa suka-suka berikan bantuan," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/10/2018).
Dia menjelaskan kebijakan menerima bantuan internasional diputuskan oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu (30/9) malam. Saat ini, mekanisme panyaluran bantuan dikaji oleh BNPB dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) di bawah koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
"Ingat, menerima bantuan ya, bukan meminta bantuan," tegas Sutopo.
Saat ini, sudah ada sepuluh negara yang menawarkan bantuan di antaranya Australia, China, Swiss, Singapura, dan Maroko. Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI akan segera menemui duta besar sepuluh negara tersebut untuk menjelaskan jenis bantuan internasional yang diterima oleh Indonesia.
"BNPB siapkan formulir, kemudian Kemenlu sebarkan informasi, tapi khusus kepada negara sahabat yang sudah menawarkan bantuan," terangnya.
Seperti diketahui, gempa berkekuatan 7,7 SR mengguncang wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Jumat (28/9) sekitar pukul 18.02 WITA. Namun, BMKG kemudian memutakhirkan kekuatan gempa menjadi 7,4 SR.
Gempa tersebut disusul oleh tsunami yang melanda Palu dan sekitarnya.
BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia per Senin (1/10) pukul 13.00 WIB mencapai 844 orang. Korban meninggal dunia ini tersebar di Palu, Donggala, dan Parigi Moutong.
