Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum akan membuka upaya diskusi bersama Partai Demokrat dan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono terkait insiden pada Deklarasi Kampanye Damai, kata Komisioner Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta, Senin.
"Nanti kami tetap akan buka komunikasi, nanti kita lihat hasil komunikasi kami dengan teman-teman di Partai Demokrat," kata Pramono di Gedung KPU RI Jakarta, Senin (24/9/2018).
SBY memutuskan meninggalkan acara Deklarasi Kampanye Damai yang digelar Minggu (23/9) di kawasan Monas, Jakarta Pusat, karena menilai banyak pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf mengenakan atribut kampanye hari itu.
Meskipun pada saat itu sudah resmi dimulai masa kampanye, SBY dan Partai Demokrat menilai adanya atribut kampanye tersebut di luar kesepakatan partai peserta Pemilu 2019 dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Kesepakatannya ialah para peserta Pemilu 2019 dan pendukungnya hanya diperbolehkan mengenakan pakaian adat di area deklarasi. Sementara menurut KPU, pendukung yang mengenakan atribut kampanye tersebut berada di luar area Deklarasi Kampanye Damai.
Dengan keluarnya mantan Presiden RI tersebut, maka Partai Demokrat menjadi satu-satunya partai politik yang tidak menandatangani Deklarasi Kampanye Damai untuk Pemilu 2019.
Terkait hal itu, Pramono berharap Partai Demokrat tetap berkomitmen untuk menjunjung kampanye pemilu yang bersih, anti-hoaks dan tidak menggunakan isu SARA selama masa kampanye.
"Saya kira juga jelas bahwa meskipun tidak menandatangani, itu tidak mengurangi komitmen mereka (Partai Demokrat) untuk menyelenggarakan kampanye dengan menghidnari isu sara, hoaks dan lain-lain," ujarnya.
_1687008348.jpg?w=184&h=104)
.jpg?w=300&h=221)
