Pileg dan Pilpres 2019: Pemerintah Tak Ingin Kasus Papua Terulang

Hasil evaluasi atas pelaksanaan pemilihan kepada daerah di Kabupaten Nduga dan Paniai, Papua, mendorong pemerintah melakukan koordinasi lebih intens sebelum pileg dan pilpres 2019.
Jaffry Prabu Prakoso | 29 Juli 2018 15:07 WIB
Ilustrasi: Kapolres Demak Maesa Soegriwo (tengah kanan) bersama Dandim 0716 Demak Abi Kusnianto (tengah) mengawal petugas KPPS mendistribusikan kotak suara dan bilik suara Pilkada Jateng 2018 menggunakan perahu menuju TPS di Dusun Gojoyo, Wedung, Demak, Jawa Tengah, Selasa (26/6/2018). - ANTARA/Aji Styawan

Bisnis.com, JAKARTA – Hasil evaluasi atas pelaksanaan pemilihan kepada daerah di Kabupaten Nduga dan Paniai, Papua, mendorong pemerintah melakukan koordinasi lebih intens sebelum pileg dan pilpres 2019.

Kasubdit Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan Kemendagri Dedi Taryadi mengatakan pilkada yang telah terlaksana tahun ini menjadi pemanasan sebelum pemilu serentak 2019.

“KPU harus mengantisipasi hal terburuk, sehingga peristiwa di Paniai tidak terulang lagi,” katanya di Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Sebelumnya penyelenggaraan pilkada serentak 2018 di kabupaten Nduga dan Paniai bermasalah pada hari pemungutan suara. Akibatnya, daerah tersebut harus melakukan pemungutan suara susulan.

Berkaca dari kasus ini, Dedi menjelaskan pemerintah akan mengantisipasi pemilihan di tempat-tempat yang sulit dijangkau.

“Keberhasilan pilkada kemarin juga berkat peran TNI dan Polri yang sangat membantu dalam pelaksanaan,” ungkapnya.

Pemilu serentak 2019 diperkirakan akan lebih sibuk dibandingkan sebelumnya karena memilih 575 anggota DPR, 2.207 DPRD Provinsi, 17.610 DPRD kabupaten kota, dan 136 DPD.

Tag : Pemilu 2019, Pilpres 2019, pileg 2019
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top