Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Terpilih Ridwan Kamil resmi menunjuk mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Harjapamekas sebagai ketua tim sinkronisasi Program dengan Pemprov Jabar.
Ridwan Kamil mengatakan pihaknya membentuk tim 10 yang diketuai Erry untuk menyelaraskan sejumlah program kerja, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) agar terakomodir dalam pembahasan APBD Jabar 2019 yang tengah disusun Pemprov Jabar.
“Saya sudah membentuk tim sinkronisasi yang dipimpin Pak Erry Riyana agar selaras dengan visi misi pasangan ini [Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum],” katanya usai pleno penetapan Gubernur-Wakil Gubernur Jabar terpilih Hasil Pilgub Jabar oleh KPU di Bandung, Selasa (24/7/2018).
Menurut Ridwan, tim ini akan memastikan rencana kerja pemerintah daerah yang masuk dalam APBD Jabar 2019 mendatang adalah program dirinya bersama Uu Ruzhanul Ulum.
“APBD 2019 itu 100% program kami, ada 9 janji kampanye yang harus masuk RPJMD dan masuk ke dalam penganggarannya,” ujarnya.
Emil—sapaan akrab Ridwan Kamil berharap dengan gerak tim sinkronisasi dibantu Pemprov Jabar, maka pada Januari 2019 dirinya sudah bisa mengeksekusi sejumlah program dan janji kampanye.
Baca Juga
“Kalau [APBD] perubahan menurut beritanya anggarannya tidak sebesar murni 2019, jadi untuk program 100 hari kami akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada,” tuturnya.
Pemprov Jawa Barat memastikan sudah bersiap menyambut tim sinkronisasi yang akan ditunjuk oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.
Tunggu Tim 10
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan dalam rangka kesinambungan antara visi misi gubernur dan wakil gubernur terpilih pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Ridwan Kamil.
“Gubernur terpilih akan memberikan kepercayaan pada tim sinkronisasi untuk melakukan komunikasi dengan kami,” kata Iwa di Gedung Sate.
Menurut Iwa, tim yang akan diketuai oleh Erry Riyana Hardjapamekas tersebut sudah sesuai hak dan kewenangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum.
Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar, Iwa memastikan menunggu tim 10 yang dibentuk diumumkan.
“Kami selaku Ketua TAPD sangat menyambut apa yang menjadi harapan gubernur dan wakil gubernur terpilih,” ujarnya.
Dia memastikan koordinasi tim sinkronisasi dengan Pemprov Jabar sudah memiliki dasar hukum yang kuat yakni Pemendagri no 38/2018 tentang pedoman penyusunan APBD 2018 yang memungkinkan pembahasan mengakomodasi program prioritas serta visi misi kepala daerah terpilih.
“Atas dasar peraturan tersebut, komunikasi saya selaku ketua TAPD punya landasan hukum yang jelas,” ujar Iwa.
Meski sinkronisasi akan banyak fokus pada penyusunan anggaran 2019 yang akan memuat program kerja, juga penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) Jabar 2019-2023, namun program jangka pendek pasangan terpilih untuk masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2018.
“Masih dimungkinkan, beberapa hal terkait visi misi khususnya program 100 hari gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk masuk. Sejauh ini bisa saya pastikan koordinasi sudah berjalan dengan baik,” tuturnya.
