Bisnis.com, JAKARTA - Pihak Istana Kepresidenan menantang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan timnya untuk menyampaikan data soal tuduhan penggelembungan anggaran kereta ringan (light rail transit/LRT) Palembang, Sumatra Selatan.
Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin menyatakan dirinya meminta Prabowo atau timnya untuk menunjukkan data terkait tuduhan penggelembungan anggaran LRT tersebut.
"Saya menantang, monggo deh Mas Bowo (Prabowo) dan teman-teman punya data-data yang (menyatakan bahwa) benar itu terjadi mark-up terhadap pembangunan LRT, dan terkait dengan ada data yang keliru dari pemerintah kemudian beliau mengambil kesimpulan ada mark-up terhadap pembangunan LRT, monggo, kasih pegang data sama saya," kata Ali ditemui di depan Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/6/2018).
Ali berharap pihak-pihak yang memasok data kepada Prabowo, agar memasok data yang validitasnya dapat dipertanggungjawabkan, bukan data yang menjerumuskan Prabowo.
Dalam melakukan pekerjaan pembangunan, ujar Ali, pemerintah tidak mungkin tidak berdiskusi dengan konsultan-konsultan yang berkualifikasi.
Ali menyebut pembangunan LRT yang dilakukan oleh pemerintah justru dapat menghemat anggaran hingga Rp13 triliun.
Baca Juga
Seperti diketahui, Prabowo menuding biaya pembangunan LRT di Indonesia sangat mahal.
Dia menyebut biaya pembangunan LRT di negara lain hanya sekitar US$ 8 juta/km, sedangkan di Palembang yang panjang lintasannya mencapai 24,5 km membutuhkan biaya hingga Rp12,5 triliun atau sekitar US$40 juta/km.
