Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menjamin netralitas aparat TNI dan Polri saat pemilu kepala daerah serentak 2018 pada Rabu (27/6) besok.
Isu netralitas aparat TNI Polri saat perhelatan pesta demokrasi mencuat karena beberapa hal, di antaranya pencopotan Brigjen Hasanuddin dari jabatan Wakapolda Maluku karena mengkampanyekan calon gubernur Irjen (purn) Murad Ismail.
Kapolri Tito Karnavian mencopot Wakapolda Maluku melalui Telegram Rahasia No: ST/1535/VI/Kep/2018 tanggal 20 Juni 2018. Posisi Hasanuddin digantikan oleh Brigjen A Wiyagus yang sebelumnya menjabat Dirtipikor Polri.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun melontarkan keluhannya soal aparat negara yang tak netral dalam proses pilkada serentak 2018.
“Netralitas saya yakin aparat aman, Bawaslu ada, media anda juga ada semua. Kalau terbukti juga ada tindakan seperti Wakapolda Maluku juga ada langsung diambil tindakan,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah acara makan siang bersama dengan sejumlah pihak terkait Asian Games 2018 di Istana Wakil Presiden RI, Selasa (26/6/2018).
Seusai acara yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono pun angkat bicara. Dia meminta semua kalangan tidak meragukan netralitas institusinya.
“TNI dari dulu sudah netral kok. Ngapain diragukan lagi. Kalau ada orang lain yang meragukan itu, ya itu kekhawatiran saja. TNI sudah jelas komitmennya,” ujarnya.
Dia pun menekankan, jika ada anggota TNI yang tidak netral akan diberikan tindakan tegas. Hal tersebut, kata dia, sudah diingatkan kepada seluruh jajarannya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakapolri Komjen Syafruddin mengakui dalam perhelatan pemilu institusinya memang rentan disoroti terkait netralitas. Sebabnya, isntitusinya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Oh ya pasti itu semua netral dan sudah saya sampaikan berbagai pihak itu autokritik harus diterima dan untuk memperbaiki makanya pimpinan Polri kita langsung tindak [kasus Wakapolda Maluku],” ujarnya.
