Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri membantah pernyataan Partai Gerindra yang menyebutkan Polri telah dijadikan anak emas oleh pemerintah dibandingkan TNI karena dari sisi anggaran lebih besar dan Polri diperbolehkan jadi Kepala Daerah.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan jika dilihat dari sisi anggaran, Kepolisian sudah menyesuaikan anggaran itu dengan kebutuhan Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban secara nasional. Terlebih, lanjut Setyo, tidak lama lagi akan digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak dan Polri mengerahkan banyak personel untuk mengamankan Pilkada.
Selain itu menurut Setyo, Polri juga berperan sebagai penegak hukum yang melakukan penyidikan dan penyelidikan pada suatu kasus dan melakukan patroli keamanan di seluruh wilayah Indonesia.
"Tidak ada itu anak emas. Semua anggaran yang dibuat Polri sudah berdasarkan aturan yang dibuat dan sesuai dengan rencana kegiatan serta norma indeksi dari Kemenkeu," tuturnya, Kamis (21/6/2018).
Menurut Setyo, terkait adanya anggota Polri yang menjabat sebagai Kepala Daerah hal itu dinilai sudah sesuai UU tentang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa jabatan tinggi madya meliputi sekretaris utama lembaga.
"Ya kembali lagi ke aturan yang berlaku. Kalau aturan itu bisa dilaksanakan kenapa tidak. Semua kan ada aturannya," tegas Setyo.
