DPR: Jadi Anggota DK PBB, Indonesia Bisa Dorong Palestina Merdeka

Masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB harus dimanfaatkan secara maksimal.
John Andhi Oktaveri | 11 Juni 2018 06:26 WIB
Anggota Dewan Keamanan PBB melakukan pemungutan suara untuk gencatan senjat terhadap aksi pengeboman di Timur Ghouta, Siria. Sidang digelar Sabtu (24/2/2018) di markas PBB New York, AS. Reuters - Eduardo Munoz

Bisnis.com, JAKARTA -- Masuknya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB harus dimanfaatkan secara maksimal.

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan (DK) PBB mesti dimaksimalkan untuk mendorong tercapainya perdamaian dunia. Salah satunya, memaksimalkan peran Indonesia dalam pembebasan tanah Palestina dari penjajahan zionis Israel.

Menurutnya, sebagaimana fungsi dan kewenangan yang dimiliki, anggota DK PBB memegang peran penting dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana tertulis dalam Piagam PBB.

“Indonesia sebagai anggota DK PBB bisa mengusulkan agar segera dibuat tim investigasi internasional untuk menginvestigasi situasi atau keadaan yang mengancam perdamaian dan kemanan internasional terkait pembantaian zionis Israel terhadap warga Gaza Palestina,” ujar Kharis, Senin (11/6/2018).

Dia menuturkan DK PBB harus mendorong agar kemerdekaan Palestina dapat segera terwujud sehingga perdamaian dunia dan kawasan tercipta.

Seperti diketahui, Indonesia terpilih menjadi salah satu anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB dalam pemungutan suara Majelis Umum PBB yang dilangsungkan di New York, Jumat (8/6). Indonesia mendapat 144 suara dari 193 negara anggota PBB.

Kharis juga mengucapkan selamat atas keberhasilan tim Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Menlu dan Dubes Indonesia di PBB karena sudah bekerja dengan diplomasi tingkat tinggi menyakinkan negara-negara sahabat untuk memberikan suaranya untuk Indonesia mewakili Asia Pasifik hingga 2020.

Indonesia pernah tiga kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB yakni periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008, dalam periode 2019-2020 Indonesia akan memulai tugasnya pada Januari tahun depan..

“Ini kali keempat di DK PBB dan perwujudan kepercayaan negara dunia dalam sikap politik kita dan tentunya kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia jelas menjadi pertimbangan keterpilihan di anggota tidak tetap DK PBB," tambahnya.

Tag : palestina, dk pbb
Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top