Bisnis.com, BLITAR - Penjagaan markas Kepolisian Resor Kota Blitar, Jawa Timur, diperketat menyusul informasi adanya operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga melibatkan seorang kepala daerah di Blitar.
Dari pemantauan di lapangan, Rabu (6/6/2018) malam, penjagaan di Mapolresta Blitar tersebut memang tidak seperti biasanya. Ada belasan anggota polisi bersenjata lengkap termasuk berpakaian preman. Bahkan, pintu gerbang yang biasanya dibuka mendadak ditutup.
Polisi juga tidak mengizinkan bagi yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam. Mereka berjaga di pos yang lokasinya dekat dengan pintu masuk menuju halaman Mapolresta Blitar tersebut.
Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Blitar AKP Heri Sugiono saat dikonfirmasi terkait dengan dugaan adanya pejabat Pemkot Blitar yang dibawa ke Mapolresta Blitar masih belum bisa. Telepon genggamnya tidak diangkat saat dihubungi. Pesan singkat yang dikirimkan juga hanya tanda biru dan tidak dibalas.
Sumber terpercaya di Mapolresta Blitar mengungkapkan ada sejumlah orang yang dibawa ke dalam Mapolresta Blitar. Namun, ia belum bisa memastikan apakah yang dibawa itu termasuk Wali Kota Blitar MSA, yang diduga ikut terjaring OTT KPK.
Sementara itu, di rumah dinas Wali Kota Blitar juga masih terlihat sepi. Tidak ada aktivitas yang mencolok di rumah tersebut, termasuk adanya iringan kendaraan. Hanya ada petugas dari Satpol PP Kota Blitar yang berjaga.
Baca Juga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (6/6/2018) malam. KPK dikabarkan menangkap tangan Wali Kota Blitar.
Menurut sumber tersebut, kepala daerah itu diamankan bersama sejumlah pihak lainnya. Namun, belum diketahui dengan pasti terkait kasus apa sehingga yang bersangkutan terjaring OTT KPK.
Selain di Blitar, KPK juga dikabarkan melakukan OTT di Kabupaten Tulungagung. Diduga ada kepala dinas yang diamankan KPK. Dikabarkan, OTT di dua daerah itu masih berkaitan.
"Benar memang ada OTT di Kabupaten Tulungagung dan di Kota Blitar. Ada uang yang kita sita, masih kita hitung jumlahnya.
"Dari para pihak itu ada kepala daerah dan pejabat dinas PU yang diamankan," kata pejabat KPK tersebut di Jakarta.
