Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jelang KTT Kim-Trump, Korsel dan Jepang Beda Pendapat

Menteri Pertahanan Jepang Hisunori Onodera, Sabtu (2/6/2018) , menyampaikan pentingnya tidak memberi penghargaan kepada Korea Utara (Korut) karena hanya menyetujui pembicaraan dan harus mengambil tindakan nyata untuk membongkar semua program peluru kendali balistik dan nuklirnya.
Kim Yong Chol (kiri) saat menampingi Kim Jong Un di pertemuan puncak Korut-Korsel dengan Presiden Korsel Moon Jae-in di Panmunjom Korut  27 April 2018. Foto ini adalah koleksi Istana Negara Korsel 26 Mei 2018 yang dipublikasikan Reuters.
Kim Yong Chol (kiri) saat menampingi Kim Jong Un di pertemuan puncak Korut-Korsel dengan Presiden Korsel Moon Jae-in di Panmunjom Korut 27 April 2018. Foto ini adalah koleksi Istana Negara Korsel 26 Mei 2018 yang dipublikasikan Reuters.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Jepang Hisunori Onodera, Sabtu (2/6/2018) , menyampaikan pentingnya tidak memberi penghargaan kepada Korea Utara (Korut)  karena hanya menyetujui pembicaraan dan harus mengambil tindakan nyata untuk membongkar semua program peluru kendali balistik dan nuklirnya.

Korea Selatan mendesak dukungan pada pembicaraan itu untuk membantu Korea Utara bergabung dengan masyarakat dunia, dengan mengatakan bahwa Kim Jong-un harus mendapat manfaat dari segala keraguan.

Perbedaan pandangan pada sekutu AS itu terjadi justru menjelang temu puncak, yang direncanakan berlangsung pada 12 Juni di Singapura untuk membahas penghentian program senjata nuklir Korea Utara.

Saat berbicara di forum keamanan Dialog Shangri-la di Singapura, Onodera mengatakan bahwa penandatangan perjanjian Korea Utara untuk mengakhiri program nuklirnya pada masa lalu adalah upaya untuk melakukan lebih banyak kegiatan pengembangan senjata mereka.

"Mengingat bagaimana Korea Utara berperilaku pada masa lalu, penting untuk tidak memujinya karena setuju untuk berdialog," kata Onodera.

Satu-satunya cara untuk membawa perdamaian adalah memastikan Korea Utara mengambil tindakan nyata untuk mengakhiri semua program nuklir dan pengembangan rudal balistiknya, katanya.

Korea Utara pada 1994 dan 2005 menandatangani perjanjian untuk mengakhiri program senjata nuklir dengan imbalan diplomatik dan ekonomi, tetapi tetap melanjutkan dengan melakukan uji coba yang pertama dari enam uji coba nuklir pada 2006, yang menghasilkan serangkaian sanksi PBB.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in memprioritaskan  melibatkan Korea Utara dalam dialog untuk menyelesaikan permusuhan selama puluhan tahun dan membawa perdamaian yang langgeng, serta berjanji secara terbuka bahwa tidak akan menuntut kehancuran negara tetangganya.

Menteri Pertahanan Korea Selatan Song Young-moo, mengakui ada perdebatan tentang sejauh mana perlucutan senjata nuklir yang harus dilakukan oleh Kim, tetapi jika fokusnya adalah pada perselisihan dan bukan melangkah ke masa depan, maka dialog tidak akan pernah membuat kemajuan.

"Tetapi harus ada CVID (pembongkaran lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah), dan itu harus ditegakkan, dan saya yakin Kim Jong-un akan menerimanya," Song mengatakan di  forum.

"Jika Anda terus meragukan motif Kim Jong-un, itu hanya akan menjadi hambatan untuk pembicaraan dan kemajuan," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper