Bisnis.com, JAKARTA - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eddy Kusuma Wijaya mencurigai tudingan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) sengaja dihembuskan untuk menjegal sang RI-1 kembali maju dalam Pemilihan Umum Presiden 2019.
Dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) tentang Pencalonan Pilpres 2019 disebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden tidak boleh terlibat dalam organisasi terlarang PKI. Pengaturan tersebut merupakan turunan dari UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum.
"Pasal ini sering jadi mainan. Pak Jokowi dituduh PKI biar kena pasal ini. Atau tuduhan itu untuk mencuci otak masyarakat bahwa beliau keturunan PKI," ujar Eddy dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR di Jakarta, Rabu (23/5/2018).
Baca Juga
Eddy mengatakan pencantuman larangan capres dan cawapres bukan bekas anggota PKI merupakan isu sensitif. Apalagi, kata dia, dalam RPKPU hanya PKI yang eksplisit disebutkan sebagai organisasi terlarang.
"Lalu bagaimana dengan kelompok terlarang lain seperti Hizbut Tahrir Indonesia? Juga kelompok separatis? Ini harus diperjelas," kata Anggota Komisi II DPR ini.
