Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengajak semua elemen masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik untuk bersama-sama mencegah paham radikalisme dan terorisme.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Wiranto mengatakan untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme tidak hanya bisa dilakukan oleh aparat kepolisian. Lantaran paham tersebut sudah masuk ke seluruh kehidupan bangsa.
Hal itu berkaca pada kasus terorisme yang terjadi baru-baru ini baik di Surabaya, Sidoarjo dan Riau. Tindak terorisme itu mulai dari pengkaderan, perekrutan, pelatihan hingga aksi yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan korban jiwa khususnya aparat.
“Kita melihat dari sisi ideologi bagaimana angle politik, sosial budaya, dari sisi agama, ini butuh kerjasama koordinasi dari seluruh kementerian dan lembaga yang ada di republik ini,” katanya sehabis rapat koordinasi khusus setingkat menteri terkait penanganan terorisme di kantornya, Jumat (18/5).
“Dan termasuk nanti juga organisasi-organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi Islam saya akan ajak bicara bahwa ini urusan kita bersama. Ini urusan bangsa ancaman terhadap tegaknya NKRI, ancaman terhadap eksistensi bangsa dan stabilitas nasional,” lanjutnya.
Dengan demikian, akan tercipta satu kesadaran membangun kebersamaan dalam rangka melawan aksi terorisme. Ke depan, kata dia, kemanan harus semakin terjaga.
Terlebih Indonesia akan menghadapi acara-acara besar berskala nasional dan internasional seperti pemilu kepala daerah, presiden dan legislatif hingga Asian Games, dan pertemuan IMF serta World Bank.
Dia pun menghimbau semua komponen bangsa tidak saling menyalahkan. Namun dapat bergerak bahu-membahu meredam radikalisme dan terorisme.
Dalam rapat tersebut sejumlah pejabat yang hadir diantaranya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Sesjen Wantannas Mayjen TNI Doni Monardo, dan Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius.
Hadir pula Jaksa agung HM Prasetyo, Kepala BIN Budi Gunawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menkominfo Rudiantara, Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono, dan Dirjen PAS Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami.
