Salah Pilih Cawapres, Koalisi Parpol Pendukung Jokowi Bisa Bubar

Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) harus hati-hati dalam memilih cawapres, karena kalau salah pilih bukan tidak mungkin koalisi partai yang mendukungnya akan berantakan.
John Andhi Oktaveri | 20 April 2018 10:15 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuju area Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018 di Jakarta, Kamis (19/4/2018). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA - Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) harus hati-hati dalam memilih cawapres, karena kalau salah pilih bukan tidak mungkin koalisi partai yang mendukungnya akan berantakan.

Demikian dikemukakan Pakar komunikasi politik Effendy Ghazali mengomentari kontestasi politik Pilpres 2019.

Menurutnya, hingga kini sebenarnya belum ada hal yang pasti soal capres dan cawapres, karena semua kandidat belum mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dikatakan, semua masih mungkin terjadi sampai Agustus saat pendaftaran capres-cawapres ke KPU.

Jokowi, ujarnya, perlu memikirkan secara matang sosok pendampingnya. Hal itu penting dilakukan agar saat memilih sosok tersebut, Jokowi tidak menuai kritikan dari setidaknya lima partai politik koalisi saat ini.

"Misalnya Jokowi-Gatot atau Jokowi-Mahfud. Itu yang lebih mungkin. Dibanding misalnya nama lain. Pilihan ada, tapi tidak gampang," katanya.

Konvensi

Sementara itu, ada hal menarik yang bisa dilakukan partai lain ketika Jokowi kesulitan menemukan cawapresnya. Beberapa partai yang berencana membentuk poros ketiga, bisa saja membuat konvensi untuk menentukan pasangan capres-cawapres.

Melalui konvensi, ujarnya, akan ketahuan elektabilitas siapa yang paling tinggi menjadi capres-cawapres.

Menurutnya, dengan cara itu juga akan adil karena setiap kandidat akan bertarung terlebih dahulu sebelum maju membentuk poros koalisi nantinya.
Konvensi, kata dia, merupakan cara yang pas untuk mencari sosok capres-cawapres daripada atas dasar sungkan terhadap partai pengusung.

"Kalau ini (memilih cawapres) 'harus dari partai saya, harus dari partai saya', ya percuma saja," ujarnya kepada wartawan, Jumat (20/4/2018).

Sementara itu, sejumlah petinggi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan tertutup pada Kamis (19/4/2018) malam.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui pertemuan tersebut hanya menyamakan persepsi dalam melihat masalah bangsa.

"Kami menyamakan cara pandang yang sama terhadap masalah dan solusi," ujar Muzani.

Akan tetapi, Wakil Ketua MPR yang baru dilantik itu tidak mau berkomentar terkait apakah pertemuan itu membahas posisi cawapres yang akan mendampingi Prabowo di Pilpres 2019.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pilpres 2019

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top