DPR Gelar Lomba Kritik

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa Lomba Kritik DPR 2018 akan menjadikan lembaga legislatif tersebut menjadi lebih terbuka dan aspiratif sesuai dengan semangat generasi milenia.
John Andhi Oktaveri | 19 April 2018 16:00 WIB
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan keterangan pers terkait rencana "Lomba Kritik DPR 2018" bersama pakar komunikasi politik Effendi Gazali, pengamat politik Siti Zuhro dari LIPI (Kiri) serta budayawan Bambang Wibawarta (kanan). - JIBI/John Andi Oktaveri

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa “Lomba Kritik DPR 2018” akan menjadikan lembaga legislatif tersebut menjadi lebih terbuka dan aspiratif sesuai dengan semangat generasi milenia.

Pernyataan itu disampaikan Bamsoet terkait rencana DPR untuk melakukan reformasi di tubuh parlemen dengan menjadikan sistem politik menjadi sebuah sistem terbuka.

Melalui lomba kritik, ujarnya, masyarakat bisa lebih leluasa berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi terhadap keberadaan lembaga negara tersebut.

Bamsoet menyebut bahwa dalam negara demokratis, kritik sangat dibutuhkan, baik terhadap perilaku para anggota DPR, maupun terhadap produk legislasi yang dihasilkannya.

Bamsoet mengingatkan bahwa munculnya kontroversi terkait UU MD3, yang disebut sebagai kalangan membungkam suara kritis masyarakat, disebabkan karena kurang terbukanya sistem politik.

Untuk itulah, ujarnya, DPR berinisiatif untuk menggelar lomba kritik DPR dengan segala kerativitas masyarakat. Loma itu, juga menjadi bagian untuk memeriahkan hari ulang tahun DPR yang ke-73 pada tahun ini.

“Terdapat semangat untuk membebaskan dulu kreativitas para peserta,” ujar Bamsoet terkait lomba yang akan digelar pada 19 April hingga 15 Agustus 2018, Kamis (19/4/2018).

Sementara itu, pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro mengatakan bahwa salah satu bentuk kritik terhadap DPR adalah kurangnya independensi anggotanya dari partai politik yang menaungi mereka.

Menurutnya, seharusnya kalau seseorang telah terpilih menjadi anggota DPR maka dia telah diwakafkan oleh partainya untuk mengabdi kepada rakyat yang diwakilinya.

“Mereka seharusnya menjadi wakil rakyat, bukan lagi menjadi wakil partai kalau sudah berada di DPR,” ujarnya.

Hanya saja dia mengingatkan bahwa lomba kritik itu tetap harus memperhatikan etika dan tidak boleh mengandung unsur SARA.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
dpr

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top