Kabar24.com, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit penggunaan dana kapitasi BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia karena berpotensi disalahgunakan.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan bahwa desakan ini didasarkan pada Pasal 8 Undang-undang (UU) No.15 /2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Dalam regulasi itu, tugas pemeriksaan BPK dapat mempertimbangkan informasi dari masyarakat.
“Mengingat fraud dan korupsi dana kapitasi diduga terjadi secara sistematis, luas dan terstruktur, serta sangat berdampak terhadap pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan puskesmas, maka BPK harus dan segera melakukan audit terhadap dana kapitasi program JKN 2014-2017,” ujarnya, Rabu (4/4/2018).
Dia menjelaskan, berdasarkan pemantauan ICW pada 2017 di 26 puskesmas di 14 provinsi juga ditemukan potensi fraud dalam pengelolaan dana kapitasi. Temuan tersebut yakni terkait dengan pemanfaatan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, ditemukan pula manipulasi bukti pertanggungjawaban dan pencairan dan menarik biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin dalam biaya kapitasi dan/atau non kapitasi sesuai dengan standar tarif yang ditetapkan.
Baca Juga
Begitu juga dengan kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dalam pengelolaan dana kapitasi periode 2014-2018 menunjukkan masalah serupa. ICW mencatat, ada delapan kasus korupsi pengelolaan dana kapitasi puskesmas di 8 daerah. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini mencapai Rp5,8 miliar, dengan jumlah tersangka 14 orang.
