Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Proses Seleksi Deputi Penindakan KPK Dikritik

Proses seleksi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikritik karena bersifat tertutup.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 27 Maret 2018  |  12:14 WIB
Empat pemanjat profesional membentangkan spanduk yang bertuliskan
Empat pemanjat profesional membentangkan spanduk yang bertuliskan "Berani Lapor Hebat" di gedung KPK C1 Jalan HR Rasuna Said, Jakarta (26/3/2018). - ANTARA/Hafidz Mubarak A

Kabar24.com, JAKARTA - Proses seleksi Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikritik karena bersifat tertutup.

Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa poses seleksi sejak awal sudah tidak terbuka. Pasalnya, sejak semula seleksi hanya memberikan ruang bagi calon dari kepolisian dan kejaksaan.

"Bila tentu tidak dibatasi hanya dari kepolisian dan kejaksaan namun membuka proses pendaftaran untuk masyarakat umum yang memiliki keahlian khusus dan bukan hanya dari dua instansi hukum tersebut. Apa motifnya membatasi seperti itu?" katanya, Selasa (27/3/2019).

Menurut Dahnil sejak dulu proses seleksi dibuka untuk umum. Dengan sistem seleksi yang tertutup kali ini, mengakibatkan terhambatnya peran lembagan dari eksternal padahal selama ini yang menjadi masalah serius di internal KPK terkait dengan perilaku loyalitas ganda terhadap Instansi asal, yang berdampak pada terganggunya kinerja dan independensi KPK sebagai penegak hukum yang menangani korupsi.

"Bagi saya sebenarnya bisa dilakukan mitigasi untuk mengurangi risiko loyalitas ganda yang menjadi salah satu biang kerok rusaknya kinerja dan indepedensi KPK selama ini, yakni melalui komitmen agar para pejabat dan penyidik KPK yang dipilih tersebut siap pensiun atau mengundurkan dari institusi asalnya dan siap berhikmad total menjadi pegawai KPK," tukasnya.

Seperti diketahui, pada Senin (26/3/ 2018) telah dilakukan wawancara oleh Pimpinan KPK terhadap tiga calon Deputi Bidang Penindakan KPK, yaitu Firli, Wisnu Baroto dan Witono.

Wawancara dengan pimpinan KPK dilakukan proses seleksi dilakukan secara bertahap oleh lembaga independen atau eksternal.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top