Bisnis.com,JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan sejumlah upaya sosialisasi pelaporan LHKPN termasuk membentangkan spanduk berukuran raksasa.
Pemasangan spanduk berukuran 14x25 meter itu dilakukan di Gedung C1 KPK, Jalan Rasunah Said, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018), oleh para atlet panjat tebing dari Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI).
Riki Kiswani, salah seorang atlet yang turut berpartisipasi melakukan pemasangan spanduk tersebut mengatakan bahwa latihan yang dilakukan oleh dia dan tiga rekan lainnya cukup singkat. Mereka hanya berlatih sekali sehari sebelumnya dalam kondisi hujan.
“Awalnya, saat pemasangan spanduk, kami khawatirkan faktor cuaca berupa hujan mengingat sebelumnya hujan turun cukup intens. Selain itu kami juga merisaukan angin yang kencang karena spanduk ini ukuranya besar sekali. Tapi semua berjalan aman dan lancar,” ujarnya.
Dia mengatakan, saat pembentangan spanduk, awalnya mereka merasa grogi ketika berdiri di atas Gedung C1 KPK dan melihat ke arah bawah. Namun, ketika turun sembari menghadap ke arah dinding gedung, rasa grogi itu seketika sirna.
Apriana Nasution, atlet lainnya mengaku bahwa dia baru pertama kali melakukan aksi panjat dinding gedung. Sebelumnya, dia hanya berlatih di dinding buatan atau di tebing alam. Karena itulah, sebelum melakukan pemasangan spanduk, dia merasa grogi namun akhirnya tim mereka sukses menjalankan tugas membantu sosialisasi LHKPN.
Para atlet yang berpartisipasi ini sebelumnya pernah terjun ke berbagai kejuaraan seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) serta medali perak di kejuaraan panjat tebing di Singapura, pada awal 2018.
Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Cahya Harefa mengatakan KPK telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong partisipasi para penyelenggara negara agar tertib melakukan pelaporan mulai dari menghubungi melalui sambungan telepon, surat elektronik, menyambangi instansi untuk melakukan sosialisasi serta pemasangan spanduk. Harapannya, tahun ini, para penyelenggara negara lebih patuh untuk melaporkan harta kekayaannya.
Sejauh ini, tuturnya, para anggota DPRD paling lalai melaporkan LHKPN. Tahun lalu, persentase pelaporan LHKPN yang dilakukan oleh para politisi daerah baru mencapai 27%. Berangkat dari fenomena tersebut, pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada para anggota DPRD agar bisa melaporkan LHKPN secara tepat waktu.
