Kabar24.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan partainya siap diaudit jika ada uang proyek korupsi KTP elektronik mengalir kepada partai berlambang banteng moncong putih itu
Pernyataan Hasto terkait dengan pernyataan mantan Ketua DPR Setya Novanto yang mengaku ada dana KTP elektronik yang mengalir untuk Puan Maharani dan Pramono Anung masing-masing US$ 500.000.
"Atas apa yang disebutkan Setya Novanto, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/3/2018).
Hasto berpendapat, kecenderungan terdakwa dalam kasus korupsi menyebut sederet nama demi menyandang status justice collaborator.
"Apa yang disampaikan Setya Novanto hari ini pun, kami yakini sebagai bagian dari upaya mendapatkan status tersebut demi meringankan dakwaan," ujarnya.
Dia menilai, saat ini ada upaya yang mencoba membawa persoalan KTP elektronik tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab PDIP.
Baca Juga
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan tudingan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu merupakan pernyataan sepihak yang belum sama sekali cukup bukti secara hukum.
Setya Novanto juga menyeret dua nama politisi Golkar Chairuman Harahap dan Melchias Marcus Mekeng dalam pusaran megakorupsi KTP elektronik.
Menurutnya, penyebutan semua nama tersebut belum menjadi bukti hukum. Setnov sebelumnya, menyebut Chairuman Harahap dan Mencias Markus Mekeng turut kecipratan aliran dana KTP-El.
Namun demikian, Ace menegaskan, partainya menghormati proses hukum yang saa ini sedang berjalan di pengadilan Tipikor. "Prinsipnya, kita hormati proses hukum di pengadilan yang sedang berjalan. Jangan dulu kita mengambil kesimpulan lebih jauh," ujarnya.
Sebelumnya, mantan Ketua DPR Setya Novanto secara blak-blakan mengungkapkan sejumlah anggota DPR yang turut menikmati uang dari proyek tersebut.