Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kapolri Siapkan Peraturan untuk UU MD3

Mabes Polri tengah membuat Peraturan Kapolri (Perkap) untuk merespons Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang telah disahkan DPR.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com 19 Maret 2018  |  13:50 WIB
Kapolri Siapkan Peraturan untuk UU MD3
Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10). - ANTARA/Wahyu Putro A

Kabar24.com, JAKARTA - Mabes Polri tengah membuat Peraturan Kapolri (‎Perkap) untuk merespons Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) yang telah disahkan DPR.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto ‎mengaku masih belum dapat memastikan kapan Perkap tersebut akan dikeluarkan secara resmi oleh Kepolisian. Namun yang jelas menurutnya, Perkap itu tengah digodok bersama sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri yang ahli pada bidang hukum agar bermasalah di kemudian hari.

"Jadi sesuai apa yang sudah saya sampaikan. Polri akan merespon UU MD3 itu dengan membuat Perkap. Tapi tentang kapan selesainya masih belum tahu, karena masih proses. Tunggu saja, ya," tuturnya, Senin (19/3/2018).Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Raky

at (DPR) akhirnya mengesahkan Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

UU MD3 versi anyar menjadi payung hukum penambahan 1 kursi wakil ketua DPR dan 3 kursi wakil ketua MPR. Satu kursi pimpinan DPR dan MPR diberikan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedangkan 2 kursi pimpinan MPR menjadi jatah Fraksi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Selain itu, UU MD3 juga berisi sejumlah klausul baru a.l. penambahan pimpinan alat kelengkapan dewan, pelibatan polisi dalam pemanggilan paksa, penguatan hak imunitas anggota parlemen, hingga restorasi Badan Akuntabiliitas Keuangan Negara DPR.

Namun, pengesahan UU MD3 tidak disetujui secara bulat oleh seluruh fraksi di DPR. Sebagaimana dalam pembahasan tingkat 1, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem menolak perubahan UU MD3. Fraksi Nasdem bahkan telah meninggalkan sidang atau ‘walk out’ sebelum pengambilan keputusan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

UU MD3
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top