Kabar24.com, JAKARTA - Donald Trump akan memicu "krisis konstitusional" jika dia dan Partai Republik berusaha memanfaatkan memo rahasia menyangkut penyelidikan intervensi Rusia dalam Pemilu AS untuk menghentikan penyelidikan tersebut atau untuk memecat pejabat tinggi Departemen Kehakiman.
Pada saat Trump menyebut memo itu telah membersihkan namanya dalam penyelidikan tersebut, para tokoh Demokrat justru mendesak Trump untuk jangan coba-coba menghentikan penyelidikan pimpinan Robert Mueller yang berpusat pada dugaan kolusi antara tim kampanye Trump dengan Rusia untuk mempengaruhi hasil Pemilu 2016 itu.
"Mengatakan bahwa ini adalah akhir penyelidikan, bahwa ini semua yang dibutuhkan Donald Trump untuk memecat (Wakil Jaksa Agung Rod) Rosenstein atau untuk memecat Mueller, saya hanya bisa bilang pada Anda, ini dapat memicu krisis konstitusi," kata Senator Dick Durbin, tokoh Demokrat paling senior kedua di Senat.
Mengutip laman The Independent, dia berkata kepada CNN: "Jika para anggota DPR dari Republik yakin bahwa mereka menyiapkan panggung untuk presiden ini guna mengakhiri penyelidikan ini, maka mereka pada dasarnya berkata kepada Amerika, ada orang yang berada di atas hukum, dan itu tak bisa dibenarkan."
Jumat pekan lalu, Komisi Intelijen DPR yang diketuai Devin Nunes dari Partai Republik, merilis memo yang ditulis oleh para anggota komite ini bahwa diduga Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Barack Obama telah mengeluarkan surat perintah penyidikan rahasia yang membolehkan FBI memata-matai Carter Page, penasihat kebijakan luar negeri tim kampanye Trump pada masa Pemilu.
Dari Washington dilaporkan. Sejumlah wakil rakyat Partai Republik tidak sepakat dengan pandangan Presiden Donald Trump bahwa memo yang dirilis pekan lalu oleh Komisi Intelijen DPR telah membuat presiden bersih dalam penyelidikan dugaan intervensi Rusia pada Pemilih Presiden 2016.
Baca Juga
Trump sudah mencuit bahwa penyelidikan pimpinan Pengacara Khusus Robert Mueller itu adalah usaha mencari kambing hitam dan tercela serta menegaskan dia sudah benar.
Tetapi beberapa wakil rakyat asal Partai Republik menepis pandangan bahwa memo itu menjadi jalan untuk menghentikan penyelidikan pimpinan Mueller. Di antara yang memiliki pandangan ini adalah legislator Trey Gowdy yang juga anggota Komisi Intelijen DPR dan salah satu penyusun memo empat halaman tersebut.
Kepada program "Face the Nation" televisi CBS, Gowdy yakin memo dari Partai Republik itu hanya menunjukkan kesembronoan para penyidik FBI dalam mengajukan permintaan penyelidikan mata-mata asing kepada pengadilan. Tapi Gowdy menegaskan penyelidikan dugaan intervensi Rusia harus jalan terus.
"Silakan catat saya mendukung 100% Bob Mueller," kata Gowdy. "Saya bilang selidiki apa pun yang dilakukan Rusia, tapi saya mengakui ini adalah proses yang sangat sembrono yang Anda lalui untuk memata-matai warga negara AS."
Anggota DPR dari Partai Republik lainnya --Will Hurd, Brad Wenstrup dan Chris Stewart-- yang semuanya duduk dalam Komisi Intelijen DPR, menguatkan pandangan Gowdy bahwa memo itu tidak boleh mempengaruhi penyelidikan pimpinan Mueller.
"Bob Mueller mesti dibiarkan untuk menyingkirkan semua batu, memburu semua petunjuk, sehingga kita yakin tahu apa yang sebenarya yang dilakukan atau tidak dilakukan Rusia," kata Hurd dalam program "This Week" ABC News.
Sedangkan Stewart yang berbicara dalam "Fox News Sunday" menegaskan "memo itu tak ada kaitannya dengan pengacara khusus karena keduanya sangat terpisah dan saya berharap pengacara khusus menuntaskan pekerjaannya dan melaporkannya kepada rakyat Amerika."
Sementara itu saat ditanya "State of the Union" CNN mengenai apakah memo itu akan memberi justifikasi kepada Trump guna memecat wakil jaksa agung Rod Rosenstein atau Mueller, Wenstrup tegas menjawab, "Tidak."
