Bisnis.com, JAKARTA-Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyampaikan evaluasi tahunan kinerja penyelenggaraan penyiaran Metro TV dengan catatan agar dilakukan perbaikan program siaran politik dengan isu kepemilikan televisi.
Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran, Nuning Rodiyah mengingatkan stasiun Metro TV terkait berita deklarasi yang muncul dengan durasi cukup lama, maupun pemberitaan tentang ulang tahun partai politik.
“Secara kualitatif sanksi yang diperoleh Metro TV itu terkait dengan pelanggaran program jurnalistik dan iklan. Lebih khusus lagi, yang dilanggar adalah iklan rokok dan iklan politik,” katanya.
Dalam situs resmi KPI Pusat, Kamis (18/1/2018) menjelaskan bahwa pihaknya meminta agar stasiun televisi Metro TV lebih memperhatikan prinsip independensi, netralitas, dan keberimbangan dalam siaran politik.
Sementara itu, Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Ubaidillah, mengatakan terkait program religi agar Metro TV mengangkat kajian kitab-kitab klasik karya ulama terkenal pada program siaran religi yang ditayangkannya.
“Misalnya karya Imam Al Mawardi, Adabud Dunya wad Din itu dapat menjauhkan stasiun televisi dari pembahasan topik khilafiyah pada program religi yang kerap kali menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, catatan lain dari KPI Pusat terhadap Metro TV adalah penayangan program siaran lokal dalam pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) agar ditingkatkan pada beberapa aspek yang masih dinilai kurang.
Selain itu, Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran, Dewi Setyarini, meminta Metro TV meningkatkan jumlah program anak, dan penyediaan bahasa isyarat agar tidak hanya ada di satu program berita saja.
Penyampaian evaluasi tahunan kinerja penyelenggaraan penyiaran oleh KPI Pusat itu dihadiri oleh jajaran Metro TV dipimpin Wakil Pemimpin Redaksi Nunung Setyani dan Head of Corporate Communication Metro TV Fify Alyeda Yahya.
.jpg?w=300&h=221)
