Apperti Harapkan Dukungan dan Keberpihakan Pemerintah

Kabar24.com, JAKARTA - Penyelenggara perguruan tinggi mengharapkan dukungan dan keberpihakan pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan dan lulusan.

Marzuki Alie, ketua dewan pengawas Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (Apperti), mengatakan bahwa hingga kini koordinasi antarkementerian masih sulit sekali dilakukan.

Dia mencontohkan pentingnya dukungan Kementerian Perdagangan untuk membuat aturan soal pemagangan di dunia kerja,sehingga alumni yang kompeten bisa memenuhi kebutuhan pasar.

"Itu baru awal, ibarat memecahkan telur. Bagaimana kita bisa mengikuti era digitalisasi jika alumni tidak kompeten," ungkapnya dalam seminar Apperti bertema Tantangan PTS di Era Digital Disruption, Jumat (5/1/2018).

Rizal Ramli, Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman yang juga Dewan Penasihat Apperti, mengatakan perguruan tinggi tidak hanya terfokus pada formalitas seperti akreditasi atau sekadar mengejar angka sertifikasi dosen. Perguruan tinggi harus mulai  membangun budaya akademik.

"Perguruan tinggi Indonesia tidak bisa instan serta merta masuk daftar perguruan tinggi yang diakui dunia (world class university) kalau budaya akademik tidak dibangun. Tidak bisa dilakukan dengan hanya melengkapi dokumen saja,” kata Rizal.

Rizal mengingatkan, pada zaman saat ini orang tidak perlu masuk perguruan tinggi kalau hanya mau belajar ilmu tertentu, tetapi bisa ikut kuliah di mana saja.

Menurutnya, banyak kelas yang lebih berkualitas dari kelas di perguruan tinggi di dunia maya. Selain itu kalau seseorang ingin bekerja, saat ini juga banyak keterampilan yang bisa dipelajari secara mandiri.

Sekjen Apperti Taufan Maulana mengungkapkan, saat ini ada 4.200 yayasan perguruan tinggi swasta. Adapun, jumlah perguruan tinggi negeri hanya sekitar 500 universitas.

“Tapi kalau dilihat dari politik perimbangan anggaran maka terjadi ketidakseimbangan aspek keadilan. Sejatinya, di seluruh dunia, pendidikan masuk public good dan bukan private good. Jadi dunia pendidikan harus dilindungi seperti dunia kesehatan," ungkapnya.

Apperti, sambungnya,  berharap adanya keberpihakan pemerintah dalam hal kebijakan yang adil terhadap perguruan tinggi swasta.