Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Demokrat-PKS Berkoalisi Ajukan Anggota DPR di Pilgub NTB dan NTT

Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera akan berkoalisi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Ilustrasi/JIBI-Dwi Prasetya.jpg
Ilustrasi/JIBI-Dwi Prasetya.jpg

Kabar24.com, JAKARTA – Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera akan berkoalisi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pada Pemilihan Gubernur NTT 2018, koalisi mengusung Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Zulkieflimansyah sebagai calon gubernur. Adapun, sang calon wakil gubernur adalah Siti Rahmi Jalilah.

“Ibu Siti Rahmi ini merupakan kakak kandung dari Gubenur NTB Zainul Majdi yang juga politisi Demokrat,” kata Presiden PKS Sohibul Iman di Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Dari 65 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, PKS dan Demokrat menggenggam total 14 kursi. Alhasil, keduanya memiliki lebih dari 20% kursi sebagai syarat minimal mengusung calon kepala daerah.

Untuk Pilgub NTT 2018, kedua partai politik bakal mengusung Anggota DPR Benny K. Harman sebagai cagub. Meskipun Benny merupakan representasi Demokrat, Sohibul memastikan PKS tidak mengajukan nama pendamping.

Koalisi kedua partai belum aman sehingga harus mencari mitra baru agar dapat mengusung cagub dan cawagub. Pasalnya, gabungan kursi Demokrat dan PKS di DPRD NTT berjumlah 10 kursi alias kurang 3 kursi lagi buat berkontestasi.

Sohibul mengatakan hubungan PKS-Demokrat tidak retak kendati kedua partai batal berkoalisi di Pilgub Jawa Barat 2018. Seyogianya, PKS-Demokrat sudah sepakat mengusung Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu. Namun, hari ini PKS berbalik arah dengan menjatuhkan pilihan kepada Sudrajat-Ahmad Syaikhu bersama-sama Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional.

“Saya sudah hubungi Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Amir Syamsuddin. Beliau sebagai politisi senior memahami pilihan PKS," katanya.

Setelah ditinggal PKS, Demokrat terancam tak dapat mengusung Deddy Mizwar lantaran partai bintang Mercy ini hanya memiliki 12 kursi di DPRD Jabar alias kurang 8 kursi untuk mengajukan calon kepala daerah. Meski begitu, Sohibul meyakini Demokrat mampu menyiapkan strategi alternatif menjelang Pilgub Jabar.

“Ini pula yang mendasari kami untuk mengambil putusan secepatnya. Demokrat bisa memiliki ruang gerak untuk bersikap ke depan,” tutur Sohibul.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper