Kabar24.com, JAKARTA - Di pengujung tahun 2017, dari dua tahap penerimaan CPNS yakni Kemenkumham dan Mahkamah Agung dan 62 Kementerian/Lembaga serta 1 Pemerintah Provinsi, tercatat 35 K/L yang belum menyampaikan usulan Penetapan NIP CPNS.
Berdasarkan data BKN per 28 Desember 2017, tercatat baru 26 K/L yang sudah mengajukan usulan dan 4 K/L yang telah menetapkan NIP CPNS yakni Kemenkumham, MA, Kementerian BUMN serta Komisi Yudisial.
Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya oleh pihak BKN, terkait dengan masa kerja CPNS atau yang dikenal dengan istilah Terhitung Mulai Tanggal (TMT) CPNS, Kepala BKN telah menerbitkan Surat nomor K26-30/V 154-1 /99 tanggal 11 Desember 2017 perihal Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2017 yang telah disampaikan BKN kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi penerima CPNS tahun 2017.
Surat Kepala BKN tersebut berintikan pada 4 point penting sebagai berikut:
1. Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) yang baru dapat pengumuman hasil final seleksi CPNS Tahun 2017 setelah tanggal 1 Desember 2017, maka TMT pengangkatan sebagai CPNS ditetapkan tanggal 1 bulan berikutnya di bawah koordinasi BKN.
2. Mengingat sampai dengan akhir bulan November 2017 hasil seleksi CPNS belum seluruhnya diselesaikan maka pengangkatan CPNS dapat melampaui batas tahun anggaran berjalan.
3. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai CPNS dilakukan pada tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NIP kepada Kepala BKN bagi Instansi Pusat dan Kepala Kantor Regional VIII BKN bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Usul penetapan NIP bagi CPNS sudah harus diterima secara lengkap di BKN paling lambat akhir Februari 2018.
Adapun ke-35 K/L/Pemda yang Belum Mengusulkan Penetapan NIP CPNS Tahun Anggaran 2017:
1.Kementerian Keuangan
2.Kementerian ESDM
3.Kemendikbud
4.Kementerian Perindustrian
5.Kementerian PUPR
6.Kementerian Perhubungan
7.Kementerian Desa, PDT & Transmigrasi
8.Kementerian Sosial
9.Kemenristekdikti
10.Kementerian Agama
11.Kementerian Perdagangan
12.Kementerian Pemuda & Olah Raga
13.Kementerian Koord. Bidang Perekonomian
14.Kementerian KUKM
15.Kementerian Pertahanan
16.Kejaksaan Agung
17.LIPI
18.BATAN
19.ANRI
20.BKPM
21.BPPT
22.BAPETEN
23.BMKG
24.BNP2TKI
25.BNN
26.BPK
27.BAKAMLA
28.LAPAN
29.Badan Ekonomi Kreatif
30.BKKBN
31.LAN
32.Mahkamah Konstitusi
33.LKPP
34.PPATK
35.Pemprov Kalimantan Utara
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
