Penyelenggara Negara Masih Bandel Tak Lapor Harta Kekayaan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan bahwa pada 2017 ini, KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu sekitar 28%.
MG Noviarizal Fernandez
MG Noviarizal Fernandez - Bisnis.com 27 Desember 2017  |  16:52 WIB
Penyelenggara Negara Masih Bandel Tak Lapor Harta Kekayaan
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memberikan keterangan tentang penetapan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/4). - Antara/Sigid Kurniawan

Kabar24.com, JAKARTA — Para penyelenggara negara baik di tingkat pusat maupun daerah tidak tertib melaporkan detail jumlah harta dan kekayaan yang dimiliki.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan bahwa pada 2017 ini, KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu sekitar 28%.

“KPK terus berupaya memberi pemahaman pentingnya melaporkan harta kekayaan sebagai instrumen transparansi bagi pejabat publik,” ujarnya dalam laporan akhir tahun pemberantasan korupsi, Rabu (27/12/2017).

Dia melanjutkan, untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN, lembaga antirasuah itu melakukan inovasi dan upaya menyederhanakan pelaporan LHKPN dengan meluncurkan aplikasi LHKPN elektronik (e-lhkpn) yang efektif berlaku sejak Januari 2018.

Menurutnya, seluruh wajib LHKPN dapat melaporkan hartanya dengan aplikasi tersebut secara periodik pada 1 Januari hingga 31 Maret setiap tahunnya.

Dari 14 jenis dokumen pendukung yang harus dilampirkan, wajib lapor kini hanya perlu melampirkan satu jenis yaitu dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan. Itu pun cukup disampaikan satu kali saat wajib LHKPN pertama kali melaporkan harta dengan aplikasi e-lhkpn.

“Nantinya para wajib LHKPN tidak perlu repot-repot melaporkan 14 dokumen tapi cukup satu dokumen saja,” jelasnya.

Tahun ini KPK telah menerima sebanyak 245.815 LHKPN, yang terdiri dari 78,69% dari 252.446 wajib lapor di tingkat eksekutif, sebanyak 30,96% dari 14,144 wajib lapor di tingkat legislatif, sebanyak 94,67% dari 19.721 wajib lapor di tingkat yudikatif, dan 82,49% dari 29.250 wajib lapor BUMN/BUMD.

Selain kepatuhan LHKPN, KPK juga mengimbau para penyelenggara negara untuk menolak setiap pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Data Direktorat Gratifikasi, KPK telah menerima sebanyak 1.685 laporan, 551 di antaranya dinyatakan milik negara, 37 ditetapkan milik penerima dan 278 laporan masih dalam proses penelaahan.

“Bila dilihat dari instansi pelapor, BUMN/BUMD merupakan institusi paling banyak yang melaporkan gratifikasi dengan 667 laporan, diikuti kementerian dengan 447 laporan, dan pemerintah daerah dengan 239 laporan,” tuturnya.

Dari laporan gratifikasi ini, total gratifikasi yang ditetapkan sebagai milik negara adalah senilai Rp114 miliar termasuk di dalamnya uang lebih dari Rp4,4 miliar yang telah dimasukkan ke kas negara dalam bentuk PNBP dan selebihnya berbentuk barang senilai Rp109 miliar.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kpk, lhkpn

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top