Bisnis.com, YANGON - Pemerintah Myanmar menemukan 10 jenazah yang dikuburkan dalam kuburan massal, di pinggiram sebuah desa, di Negara Bagian Rakhine, lapor surat kabar yang dikelola militer, Myawady, pada Selasa (19/12/2017).
Peristiwa tersebut terjadi sehari setelah tentara mengatakan bahwa mereka sedang melakukan sebuah penyelidikan di tempat tersebut.
Sekitar 650.000 warga Rohingya melarikan diri dari Negara Bagian Rakhine dan mencari perlindungan di negara tetangga Myanmar, Bangladesh, dalam beberapa bulan belakangan setelah terjadi sebuah penindakan keras oleh pasukan keamanan Myanmar dalam menanggapi serangan gerilyawan.
Kelompok pemantau hak asasi menuduh pasukan pemerintah melakukan kekejaman, termasuk pembunuhan, pemerkosaan massal dan pembakaran selama melancarkan tindakan keras tersebut. Amerika Serikat mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan pasukan Myanmar itu adalah sebuah upaya "pembersihan suku".
Militer Myanmar mengatakan bahwa hasil penyelidikan yang mereka lakukan secara mandiri, menyatakan bahwa pasukan keamanan terbebas dari segala tuduhan tindak kekejaman.
Sebuah regu termasuk polisi, pemerintah setempat, hakim dan dokter telah memeriksa lokasi makam di desa Inn Din, sekitar 50 kilometer sebelah utara ibu kota negara bagian Sittwe pada Selasa, dan menemukan 10 jasad tak dikenal, kata Myawady.
Baca Juga
"Kelompok tersebut melanjutkan proses penyelidikan guna menemukan kebenaran," kata laporan tersebut. Pihak militer tidak segera dapat dihubungi untuk dimintai tanggapan lebih lanjut.
Penemuan sebuah kuburan massal di dekat pemakaman desa tersebut, diumumkan dalam pernyataan di laman Facebook resmi kepala komando tentara pada Senin.
Desa tersebut berada di wilayah Maungdaw, salah satu daerah yang paling buruk terpengaruh oleh kekerasan yang telah mendorong pejabat tinggi hak asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menuduh pasukan keamanan Myanmar telah melakukan pemunahan terhadap Rohingya.
Pasukan bersenjata Myanmar melancarkan sebuah operasi, yang menurutnya sesuai dengan hukum, di Rakhine utara, setelah gerilyawan Rohingya menyerang 30 pos polisi dan sebuah pangkalan militer pada 25 Agustus. Rakhine utara merupakan daerah dimana banyak warga Muslim minoritas tinggal tanpa memiliki kewarganegaraan.
Pemimpin masyarakat Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah mendapat banyak kritik internasional karena dinilai gagal berbuat lebih banyak untuk melindungi warga Rohingya.
Pemerintah sipil, yang tidak memiliki kendali atas militer, mengatakan bahwa tentara mereka telah melakukan tindakan operasi melawan-pemberontakan yang sah sesuai hukum. Mereka berjanji untuk melakukan penyelidikan terhadap tuduhan kekerasan di Rakhine jika terdapat bukti.
