Kabar24.com, JAKARTA - Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah mengalami efek dari perubahan iklim. Salah satu contohnya adalah 300 rumah tenggelam dan dua desa di pesisir pantai Demak hilang karena naiknya permukaan laut.
Kondisi serupa juga dialami masyarakat yang tinggal di wilayah utara Jakarta. Dua juta penduduk terdampak banjir rob yang terus menerus terjadi.
Tak hanya Indonesia, sejumlah negara kepulauan lain juga mengalaminya. Oleh karena itu pemerintah Indonesia merasa perlu menjalin kerjasama antar negara kepulauan dan negara pulau untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno mengatakan, pihaknya membentuk forum negara kepulauan dan negara pulau secara global. Forum itu diimplementasikan dalam bentuk pertemuan tingkat pejabat tinggi di Jakarta, Selasa (21/11/2017).
“Kami meluncurkan inisiatif agar negara kepulauan dan negara pulau duduk bersama untuk mengatasi dampak perubahan iklim,” katanya.
Lebih jauh Havas menuturkan, tujuan pembentukan forum tersebut adalah untuk berbagi pengalaman dan informasi demi mengatasi ancaman yang sama.
Selain menjadi wadah untuk saling bertukar pengalaman, forum ini juga dibentuk untuk membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak, mendorong kerjasama bisnis, dan solusi pembiayaan bagi proyek-proyek penanganan efek perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Di lingkup kawasan, sudah ada dua forum negara kepulauan yang bertujuan untuk mengatasi hambatan bersama. Forum itu antara lain the Pasific Small Island Developing State (PSIDS) dan the Carribean Community,” imbuhnya.
Namun demikian, menurutnya, pada tataran global, forum yang dapat menjadi rujukan kerjasama teknis maupun pembiayaan penanganan efek perubahan iklim belum ada.
Hal ini ditandai juga dengan minimnya instrumen internasional yang mengatur mitigasi perubahan iklim seperti dokumen kesepakatan Paris atau Paris Agreement.
