Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Nama Prabowo Subianto Juga Ada di 'Paradise Paper'

Nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga tercatut sebagai tokoh asal Indonesia yang terdapat dalam dokumen Paradise Paper. Adapun dalam dokumen tersebut terdapat pula nama Tommy dan Mamiek Soeharto.Dalam dokumen yang dirilis dan dirangkum oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) tersebut, Prabowo disebut sebagai direktur dan wakil ketua Sumber Nusantara Energy Resources yang terdaftar di negara surga pajak yakni Bermuda. Hal itu terugkap dari data yang dimiliki oleh sebuah firma hukum offshore Appleby.
Yustinus Andri DP
Yustinus Andri DP - Bisnis.com 06 November 2017  |  13:42 WIB
Nama Prabowo Subianto Juga Ada di 'Paradise Paper'
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpidato dalam Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10). - ANTARA/Yulius Satria Wijaya
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA - Nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga tercantum sebagai tokoh asal Indonesia yang terdapat dalam dokumen Paradise Paper. Pada dokumen tersebut terdapat pula nama Tommy dan Mamiek Soeharto.

Dalam dokumen yang dirilis dan dirangkum oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) tersebut, Prabowo disebut sebagai direktur dan Wakil Ketua Nusantara Energy Resources yang terdaftar di negara surga pajak yakni Bermuda. Hal itu terugkap dari data yang dimiliki oleh sebuah firma hukum offshore Appleby.

“Perusahaan tersebut terdaftar pada 2001 terdaftar sebagai ‘debitur yang buruk’ dan ditutup pada 2004,” seperti diungkapkan oleh Appleby dalam dokumen Paradise Paper, Senin (6/11/2017).

Dokumen tersebut juga menyebut bahwa terdapat pula perusahaan asal Singapura yang juga bernama Nusantara Energy Resources. Perusahaan tersebut sekarang telah menjadi bagian dari Nusantara Group. Adapun Nusantara Group adalah sebuah perusahaan sumber daya yang sebagian kepemilikannya dikuasai oleh Prabowo.

Menanggapi hal tersebut, Fadli Zon, Wakil Ketua Partai Gerindra, mengklaim bahwa Prabowo "idak memiliki koneksi dengan Nusantara Energy Resources yang berada di Bermuda. Fadli juga menyangkal bahwa perusahaan tersebut didirikan untuk menghindari pajak dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut belum aktif sejak didirikan.

"Ini adalah perusahaan ‘satu dolar’," kata Fadli kepada Tempo yang merupakan mitra media ICIJ dari Indonesia.

Dia juga mengatakan bahwa perusahaan tersebut didirikan untuk eksplorasi minyak dan gas dunia dan beberapa politisi Indonesia memang terlibat didalamnya. Kendati demikian diadia tidak tahu tentang peran politisi tersebut di perusahaan itu.

Seperti diketahui, Paradise Paper merupakan data yang berisi dokumen yang bocor dari sejumlah firma hukum internasional. Dalam dokumen tersebut terdapat sejumlah nama orang-orang yang tercatat menimbun kekayaan di luar negeri dan di kawasan surga pajak, termasuk mantan Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khaled bin Sultan bin Abdulaziz, mantan Presiden Kosta Rika Jose Maria Figueres, tiga mantan Perdana Menteri Kanada Jean Chretien, Paul Martin dan Brian Mulroney, serta Ratu Elizabeth II dan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross

Adapun data tersebut dirangkum oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Dalam data tersebut terdapat 13,4 juta file berisi transaksi keuangan rahasia melalui perusahaan penyedia jasa penyimpanan uang di luar negeri.

Kendati demikian, ICIJ mengklaim bahwa terdapat kemungkinan bahwa nama yang terdafttar di doumennya benar-benar melakukan tindakan hukum atau pelanggaran perpajakan.

“Kami tidak bermaksud untuk menyarankan atau menyiratkan bahwa setiap orang, perusahaan atau entitas lain yang termasuk dalam Database Kebocoran Lepas ICIJ telah melanggar hukum atau bertindak dengan tidak semestinya. Banyak orang dan entitas memiliki nama yang sama atau serupa,” tulis ICIJ, seperti dikutip dari keterangan resminya, Senin (6/11/2017).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak RI belum memberikan tanggapan atas kasus tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pajak
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top