Kabar24.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) mengatakan kelompok militan Hamas harus meletakkan senjata jika ingin berperan serta dalam pemerintahan Palestina yang baru.
Pernyataan Staf Khusus Presiden Donald Trump untuk perundingan internasional, Jason Greenblatt itu dikeluarkan kemarin atau sepekan setelah ditandatanganinya kesepakatan perdamaian faksi Palestina yang selama ini bertikai, Fatah dan Hamas.
Berdasarkan kesepakatan yang ditandangani di Kairo, Hamas akan menyerahkan kekuasaannya di Gaza kepada pemerintah bersatu Otorita Palestina, yang didominasi Fatah dan bermarkas di Tepi Barat.
Namun Israel, Amerika Serikat dan Uni Eropa menggolongkan Hamas, yang dalam anggaran dasarnya menyebut salah sau tujuan mereka adalah menghancurkan Israel, sebagai organisasi teroris.
"Setiap pemerintah Palestina harus secara tegas dan jelas berkomitmen pada jalan nonkekerasan, mengakui negara Israel, menerima kesepakatan dan kewajiban sebelumnya antar pihak-pihak, termasuk melucuti teroris dan berkomitmen pada perundingan damai," kata Greenblatt dalam pernyataannya sebagaimana dikutip BBC.com, Jumat (20/10/2017).
Greenblatt beberapa kali berkunjung ke kawasan itu dalam upaya untuk menghidupkan kembali perundingan damai antara Israel dan Palestina yang terhenti.
Baca Juga
Kelompok militan Hamas menguasai Gaza tahun 2007 setelah merebut kemenangan dalam pemilihan umum di wilayah itu setahun sebelumnya. Berbeda dengan Fatah, kelompok itu tidak mengakui negara Israel dan secara terbuka menyatakan tujuan untuk menghancurkan Israel.
Dengan tercapainya kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas-Fatah, Kamis (12/10/2017), maka Hamas antara lain akan menyerahkan Gaza kepada Otoritas Palestina pada tanggal 1 Desember mendatang.
Sementara perundingan untuk membahas pemerintah bersatu Palestina rencananya akan dimulai dalam pertemuan semua faksi Palestina pada 21 November mendatang.
Persyaratan yang disampaikan Greenblatt itu pada prinsipnya sejalan dengan yang sudah ditetapkan pihak-pihak yang terlibat dalam perundingan Timur Tengah: Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan PBB.
"Jika Hamas ingin punya peran dalam pemeritahan Palestina, harus menerima persyaratan dasar itu," ujar Greenblatt
