Bisnis.com, YANGON - Muslim Rohingya bukan warga asli Myanmar, kata panglima tentara kepada duta besar Amerika Serikat dalam pertemuan yang ia secara gamblang tidak menanggapi tuduhan-tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh orang-orangnya.
Dalam halaman Facebook-nya, Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan media telah melebih-lebihkan jumlah pengungsi yang melarikan diri.
Kantor HAM PBB mengatakan pada Rabu (11/2017) pasukan Myanmar secara brutal mengusir setengah juta orang Rohingya dari negara bagian Rakhine di bagian utara Myanmar ke Bangladesh dalam beberapa pekan belakangan, membakar rumah-rumah, hasil panen dan desa-desa untuk mencegah mereka kembali.
Ribuan orang Rohingya meninggalkan negara bagian itu pada Kamis (12/10/2017), menuju Bangladesh menggunakana perahu, dan mengatakan mereka mengalami kekurangan makanan dan ketakutan terhadap aksi represif, kata warga masyarakat.
Menurut seorang pejabat Myanmar, orang-orang pergi tetapi ia menolak pandangan bahwa kelaparan dan intimidasi merupakan faktor mengapa mereka pergi.
Senior Jenderal Min Aung Hlaing memberikan laporannya tentang krisis pengungsi Rohingya ditujukan kepada hadirin dari berbagai negara dalam pertemuan dengan Dubes AS Scot Marciel, menurut sebuah laporan yang dimuat di Facebook-nya.
Jenderal itu merupakan orang paling kuat di Myanmar yang mayoritas penduduknya menganut Buddha dan sikapnya yang tak mengenal kompromi akan mengindikasikan kurang sensitif mengenai citra militer atas sebuah krisis yang menarik kutukan masyarakat internasional dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan mengenai transisi ke arah demokrasi di bawah Peraih Hadiah Nobel Aung San Suu Kyi.
Kampanye militer populer di Myanmar, tempat sedikit simpati diberikan kepada Rohingya yang sebagian besar tak memiliki kewarganegaraan dan nasionalisme Buddha telah meningkat.
Min Aung Hlaing, merujuk kepada Rohingya dengan istilah "Bengali", mengatakan kolonialis Inggris bertanggung jawab atas masalah itu.
"Orang-orang Bengali tidak dibawa ke negeri tu oleh Myanmar, tetapi oleh para kolonialis," kata dia kepada Marciel, menurut laporan tentang pertemuan tersebut yang disiarkan pada Kamis. "Mereka bukan pribumi." Serangan-serangan terkordinasi oleh pemberontak Rohingya atas 30 pos keamanan pada 25 Agustus memicu tanggapan brutal militer.
Kantor HAM PBB mengatakan dalam laporannya, berdasarkan atas 65 wawancara dengan orang-orang Rohingya yang tiba di Bangladesh, bahwa operasi tak berperikemanusiaan oleh militer telah mulai berlangsung sebelum serangan-serangan pada 25 Agustus, mencakup pembunuhan, penyiksaan dan perkosaan anak-anak.
