Kabar24.com, JAKARTA—Tuntutan mundur kepada Setya Novanto dari kursi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar disinyalir terus menguat yang berasal dari Dewan Pimpinan Daerah Tingkat 1.
Hal itu dinyatakan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Yorrys Raweyai. Menurut dia, kader partai bersikap rasional atas nasib Golkar ke depan terlebih akan menghadapi tahun politik pada 2018 dan 2019.
Sebelumnya, tim kajian elektabilitas partai menyebut berdasarkan survei beberapa lembaga, citra Golkar menurun. Salah satu alasan terkuat adalah Setya Novanto menjadi tersangka KPK atas kasus korupsi KTP berbasis elektronik.
Di sisi lain, pada Jumat (29/9) praperadilan Setya Novanto dikabulkan Hakim Tunggal Cepi Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menggugurkan status tersangkanya. Kendati demikian, elektabilitas Partai Golkar dinilai sulit kembali naik jika Setya Novanto tetap menduduki posisi ketua umum partai berlambang beringin itu.
Yorrys menyebut, saat ini partai terbebani oleh kasus yang bersifat pribadi. Elektabilitas partai menurutnya tak harus anjlok karena hal tersebut. Terlebih, hal ini adalah kasus korupsi yang bertentangan dengan cita-cita reformasi.
Oleh karenanya, kata dia, partai sudah mempersiapkan pelaksana tugas (plt) ketua umum yaitu Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat menteri perindustrian.
“Jadi mereka [Dewan Pembina Partai Golkar] sudah rapat, mereka tahu situasi. Kesimpulan rapatnya menugaskan ketua dewan Pembina [Abu Rizal Bakrie] pada hari Sabtu [30/9] untuk bicara ke Setya Novanto, dia mau mundur secara terhormat atau melalui mekanisme organisasi. Senin [2/9] malam kami akan pleno dan menunjuk Airlangga sebagai plt. Walau Setya tidak mau, dia harus tetap bikin surat menunjuk Airlangga sebagai plt,” katanya, Jumat (29/9).
Menurut dia, penunjukan Airlangga dilakukan berdasarkan kesepakatan elit dan senior partai yang melihat kondisi Golkar saat ini. Airlangga dinilai sebagai figure yang bisa memperbaiki citra partai melalui perubahan-perubahan dan diterima kader Golkar.
Dia menjelaskan, saat plt sudah resmi ditunjuk, akan ada restrukturisasi dan revitalisasi pejabat teras partai secara keseluruhan. Kendati demikian, hal itu tidak akan mengubah dukungan Partai Golkar untuk menyokong Presiden Joko Widodo pada pemilu presiden 2019.
_1690780408.jpg?w=348&h=261)
