Kabar24.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Buya Syafi’i Ma’arif setuju dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI diperbarui. Film tersebut diminta untuk diputar kembali oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
“Katanya mau direvisi. Saya setuju (permintaan) Presiden. Revisi dululah,” kata Buya Syafi’i saat ditemui di Masjid Nogotirto, Sleman, Selasa, 19 September 2017.
Upaya revisi tersebut, menurut Buya Syafi’i, didahului dengan mengumpulkan para sejarawan. Meskipun setiap sejarawan mempunyai data dan pemikiran yang berbeda.
Menurut Syafi'i, upaya mengumpulkan para sejarawan dilakukan agar film tersebut mendekati obyektif. “Enggak bisa 100 persen obyektif. Pasti subyektif dengan latar belakang, pemikiran, ideologi yang mempengaruhi orang. Tapi mendekati obyektiflah,” kata Buya Syafi’i.
Sejarah 1965, menurut Buya Syafi’i, tidak akan lepas dari kontroversi sepanjang otak pelakunya belum terungkap. Salah satu eksesnya, isu kebangkitan PKI kerap diembuskan, terutama setiap September atau berkaitan dengan kepentingan politik tertentu. Isu tersebut juga acapkali dipolitisasi.
“Gimana mau melarangnya (untuk tidak dipolitisasi), wong peristiwa (30 September 1965) itu terjadi. Pembunuhan terjadi. Jenderal mati,” kata Buya Syafi’i.
Tak heran, lanjut Buya Syafi’i, ekses dari kontroversi itu selalu berulang terjadi. Salah satunya pembubaran seminar tentang Sejarah 1965 di Kantor LBH Jakarta yang dibubarkan sejumlah ormas dan polisi pada 16 September 2017 lalu.
