Kabar24.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong seluruh anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengedepankan bantuan nyata terkait dengan konflik di Rakhine State, Myanmar.
Pemerintah juga mendorong pendekatan konstruktif dan membantu seluruh pihak di Myanmar untuk menyelesaikan root causes dari situasi yang dialami kelompok Rohingya.
Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, Senin (11/9/2017) pemerintah menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar dan berkomitmen untuk terus mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine State tersebut.
"Berkomitmen untuk terus mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine State tersebut dan bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan masyarakat internasional," tulis keterangan resmi.
Terkait dengan hal ini, Indonesia mendorong OKI untuk menerima usulan strategi Indonesia untuk penyelesaian masalah Rohingya melalui pendekatan “4+1”.
Pertama, mengembalikan stabilitas dan keamanan. Kedua, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan. Ketiga, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama. Keempat, pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan, serta pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.
Baca Juga
Berbagai usulan Indonesia tersebut pada akhirnya telah dimuat dalam dokumen “OIC Chairman’s Summary Report of the Meeting of Heads of State and Government on the Rohingya Muslim Community in Myanmar” yang disahkan oleh para anggota OKI di sela-sela berlangsungnya KTT OKI Pertama mengenai Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi, di Astana, Kazakhstan, 10-11 September 2017.
Selain memuat berbagai usulan Indonesia tersebut di atas, Dokumen OKI yang awalnya digagas oleh Presiden Turki, selaku Ketua OKI periode 2016-2019, juga telah memuat berbagai posisi negara-negara OKI mengenai situasi yang dialami oleh kelompok Rohingya di Rakhine State, Myanmar.
Adapun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi wakil Indonesia dalam pertemuan dengan kepala negara yang tergabung dalam OKI tersebut.
