Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran dana desa masih berpotensi ditingkatkan hingga lebih dari Rp1 miliar per desa. Oleh karena itu, desa dituntut untuk semakin kreatif dan memiliki inisiatif dalam merencanakan pembangunan desa.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka acara Village Development Forum 2017 di Istana Wapres, Kamis (24/8/2017).
Terkait Village Development Forum 2017, Wapres berharap kegiaatan ini menjadi sarana sharing pengalaman sejumlah negara dan dapat menghasilkan masukan yang ideal untuk pembangunan pedesaan Indonesia.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp60 triliun atau sekitar Rp800,4 juta per desa untuk memajukan pedesaan. Namun, Wapres menilai masih ada kesulitan dalam mengontrol implementasi program di 75.000 desa yang ada di Indonesia.
“Kita harapkan ada lah sharing pengalaman masing-masing negara sehingga dapat menghasilkan hal-hal yang baik, menjadi contoh yang baik untuk mengembangkan di masing-masing negara, khususnya di Indonesia,” kata JK saat membuka acara, di Istana Wakil Presiden, Kamis (24/8/2017).
Idealnya, Wapres mengatakan pada waktu mendatang desa mampu melaksanakan program pembangunan kementerian sehingga dapat tercipta upaya bersama pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memakmurkan pedesaan.
Baca Juga
Pasalnya, apabila desa tidak maju akan terjadi urbanisasi skala besar dan lemahnya kemampuan ekonomi desa. Sebaliknya, jika desa maju maka daya beli masyarakat akan baik dan menciptakan keseimbangan antara ekonomi di pedesaan dan perkotaan.
Dengan potensi peningkatan dana desa yang semakin besar. Wapres berharap program untuk pembangunan desa pun semakin tepat sasaran.
“Nanti pada waktunya akan berkembang [alokasi dana desa] rata-rata Rp1 miliar atau mungkin lebih dari pada satu desa. Berarti [anggaran pemerintah pusat] harus mendekati Rp75 triliun-Rp100 triliun pada waktunya nanti,” ujarnya.
Oleh karena itu, Wapres menegaskan inisiatif pembangunan desa juga harus datang dari desa itu sendiri supaya memang tepat guna memakmurkan desa.
“Semua pembangunan ini, apakah pembangunan jalan, pengairan, listrik dan apa saja, kesehatan semua ditujukan ke desa. Tetapi sekali lagi dibutuhkan inisiatif yang langsung dari desa, bagaimana mengembangkannya dari bawah,” jelasnya.
Village Development Forum 2017 diikuti 9 perwakilan duta besar dan konsul dari sejumlah negara, yakni Venezuela, Sudan, Italia, Bosnia Herzegovina, Belgia, Peru, Australia Selatan, Yordania, dan Afganistan.
Wapres juga berharap sejumlah negara dapat belajar dari pengalaman Indonesia. “Banyak hal yang telah menjadi upaya di samping pembangunan masyarakat desa juga banyak program seperti one village one product, juga bagian yang penting bagaimana cara meningkatkan kemampuan desa.”
