Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Mendagri: Sekda Harus Lepas Jabatan Jika Maju Pilkada!

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan pejabat publik yang maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 mendatang harus melepas jabatannya terlebih dahulu.
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com 23 Agustus 2017  |  11:23 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) berbincang dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) sebelum rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7). - ANTARA/M Agung Rajasa
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) berbincang dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri) sebelum rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7). - ANTARA/M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan pejabat publik yang maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 mendatang harus melepas jabatannya terlebih dahulu.

Hal ini menyusul kabar kalau Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa dan Sekda Kota Bandung Yossi Irianto menyatakan diri maju dalam Pilkada Jabar dan sudah mengikuti proses penjaringan parpol.

"Kalau Sekda Jawa Barat mau nyalon ya boleh. Hak warga negara. Tapi mundur dong dari Sekda," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (23/08/2017).

Tjahjo menuturkan setelah nama calon tercatat KPU sebagai calon dalam pilkada, maka sekda harus benar-benar mundur dari jabatannya. Kemudian, kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota dapat mengajukan rekomendasi nama pejabat pengganti ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya baru melaporkan ke Presiden ada enam sekda yang diganti. Enggak apa-apa, tidak harus 5 tahun jabatan. Bisa atas usulan kepala daerahnya, tapi alasannya kami lihat dulu," katanya.

Tjahjo menilai perlunya sekda mundur agar pemerintahan tak terganggu. Sebab, saat mencalonkan diri, maka mereka harus membagi waktu antara tugas pemerintahan dan tugas politik. Belum lagi adanya potensi penggunaan dana APBD untuk kepentingan kampanye di lapangan.

"Kalau sekda ikut-ikutanjabatan politis, ya, tata kelola pemerintahan buyar.Harus dicek juga jangan sampai menggunakan anggaran Pemda APBD. Terbengkalai nanti tugas daerah," tandasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pilkada mendagri jabatan
Editor : Yusuf Waluyo Jati
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top