Bisnis.com, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta agar para pengusaha transportasi online dan konvensional melakukan bisnis dengan perlakuan yang sama.
Gubernur NTB TGH Zainul Majdi mengungkapkan kemunculan transportasi online di NTB tidak bisa dihindari. Untuk itu perlu disikapi dengan memberikan arena yang sama antarpebisnis.
"Masalah online atau offline itu kan hanya mekanisme di dalam pemesanan kan sebenarnya. Tetapi jangan sampai ada yang dibeda-bedakan perlakuannya," ujar Majdi di Mataram, NTB, Kamis (3/8/2017).
Kesetaraan yang dimaksud Majdi adalah meminta perusahaan transportasi online mengikuti aturan yang diberikan kepada perusahaan taksi konvensional seperti kelayakan kendaraan dan aturan perpajakan, sehingga tercipta iklim usaha yang lebih kondusif dan sehat.
Majdi juga menyebutkan Pemprov NTB belum menerima adanya pengaduan atau pernyataan keberatan dari perusahaan angkutan yang telah beroperasi sebelumnya. Sehingga sejauh ini, pihaknya fokus untuk menjalankan peraturan menteri perhubungan tentang transportasi online.
"Saya belum menerima pengaduan apa pun dari pengusaha yang sudah ada. Online itu pasti akan ada di sini, yang paling penting semua sesuai dengan peraturan menteri sehingga ada perlakuan yang sama. Negara itu fasilitator, rulenya jelas aturan mainnya jelas, dan semua dapat perlakuan yang sama," tegas Majdi.
