Bisnis.com, PADANG - Seekor harimau Sumatra betina dilepas perdana di Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatra Dharmasraya (PR-HSD) di Sumatra Barat guna melestarikan habitat hewan langka tersebut.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan penangkaran harimau Sumatra perlu dilakukan untuk melindungi satwa langka itu dari kepunahan.
“Harimau Sumatra perlu mendapat perlindungan dan perhatian semua. Karena semakin banyak satwa yang kian langka di Indonesia,” ujarnya saat peresmian PR HSD tersebut, dalam rilis yang diterima Bisnis.com pada Senin (31/7/2017).
Harimau Sumatra betina pertama yang ditangkarkan di pusat rehabilitasi di kawasan konsesi milik PT Tidar Kerinci Agung (TKA) itu diberi nama Leony berusia 7 tahun.
Direktur PT TKA Hashim Djojohadikusumo mengatakan sejak perusahaan berdiri tahun 1984, banyak satwa liar yang hidup di hutan Sumatra tersebut. Namun pelan-pelan akibat ulah manuasia jumlahnya kian sedikit.
“Melihat kondisi ini, saya jadi tergugah untuk membentuk pusat rehabilitasi sebagai upaya melestarikan kembali ekosistem di daerah ini,” katanya.
Hashim mengatakan saa itu masih banyak satwa liar yang bisa ditemukan, seperti tapir, harimau, gajah, monyet, burung-burung, kijang, dan lain sebagainya di lahan perkebunan sawit tersebut.
Dia mengungkapkan rencana pembangunan pusat rehabilitasi harimau Sumatra sudah dimulai sejak 2011 lalu. Baru kemudian 2012 semua bahan dokumen yang diperlukan berhasil dipenuhi.
Lalu pada 20 Desember 2012, Direktur PT TKA melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kepala BKSDA Sumbar utnuk pembuatan lembaga konservasi khusus.
Kemudian pada awal 2013, imbuhnya, proses perencanaan bangunan fisik dimulai yang juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pekerja di sekitar PR-HSD, hingga kegiatan pematangan lahan.
Sempat vakum karena persoalan finansial perusahaan, sebagai dampak pelemahan ekonomi global, baru di awal 2017 pembangunan pusat rehabilitasi hariamau itu diaktifkan kembali.
Untuk diketahui PT TKA memiliki areal konsesi sekitar 24.000 hektare yang mencakup tiga kabupaten di dua provinsi. Yakni tepatnya di Kabupaten Dharmasraya dan Solok Selatan, Sumatra Barat, serta Kabupaten Bungo, Jambi.
