Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

RUU PEMILU 2019: Gerindra Tolak Ambang Batas

Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menyatakan konsistensinya menolak adanya ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold karena dinilai bertentangan undang-undang.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 20 Juli 2017  |  20:55 WIB
RUU PEMILU 2019: Gerindra Tolak Ambang Batas
Ketua DPR Setya Novanto (kanan) menerima laporan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7). - ANTARA/Mahesvari
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA -  Fraksi Partai Gerindra di DPR RI menyatakan konsistensinya menolak adanya ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold karena dinilai bertentangan undang-undang.

"Memang benar pernah diuji dalam MK bahwa threshold bukan problem, tapi masalahnya penyelenggaraan pemilu 2019 dilakukan serentak antara pemilihan legislatif dan Presiden. Maka threshold hasil pemilu apa yang akan dijadikan landasan," ujar Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Seperti diketahui ambang batas pencalonan presiden mensyaratkan kepada setiap partai yang ingin mencalonkan Presiden untuk memenuhi persentase tertentu dari perolehan kursi DPR atau suara sah nasional.

Namun menurut Gerindra, jika ambang batas ini diterapkan dalam pemilu serentak, dimana pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dilakukan bersamaan, maka tidak jelas persentase perolehan kursi atau suara sah nasional mana yang digunakan untuk mencalonkan presiden.

Jika menggunakan persentase perolehan kursi DPR atau suara sah nasional tahun 2014, maka hal ini juga menurut Gerindra patut dipertanyakan.

"Apakah kita tiket yang telah kita sobek akan kita gunakan lagi untuk Pilpres 2019. Ini logika yang belum dapat kami terima," ujar Muzani.

Gerindra menyatakan ambang batas berapapun, jika diimplementasikan dalam Pemilu serentak 2019 tidak sesuai bahkan bertentangan dengan undang-undang.

"Kami berharap mata hati kawan-kawan sekalian. Kami ingin musyawarah dikedepankan," jelas Muzani

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ruu pemilu

Sumber : ANTARA

Editor : Martin Sihombing
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top